Infografis
Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai sahabat baru partai koalisi di pemerintah. Bergabungnya PAN diketahui lewat kehadiran Ketua Umum Zulkifli Hasan dalam pertemuan antara ketum parpol koalisi bersama Presiden Jokowi di Istana Negara.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, PAN seharusnya masuk di koalisi. Menurutnya, sejak awal PKB memandang PAN lebih baik bersama-sama.
"Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Sementara itu, terkait dengan pertemuan para ketua umum parpol di Istana, Jazilil menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan untuk mempengaruhi hak prerogatif presiden.
Baca Juga: Resmi Gabung Koalisi Jokowi-Maruf, PAN Enggan Bahas Soal Jatah Kursi Menteri
Lagipula, kata Jazilul masih terlalu dini untuk membicarakan reshuffle seiring masuknya PAN di koalisi.
Jazilul menyampaikan, permasalahan reshuffle merupakan hak penuh Jokowi. Sehingga, apakah ke depan akan ada perombakan kabinet atau tidak, akan dikembalikan kembali kepada presiden.
Lebih lanjut, dia mengemukakan, jika harus ada reshuffle, maka perombakan kabinet harus didasarkan atas pertimbangan kinerja menteri, bukan semata kocok ulang jatah kursi menteri.
"Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” paparnya.
PAN Pasrahkan Alokasi Kursi Kabinet
Baca Juga: Resmi Jadi Sahabat Baru Koalisi Jokowi, PAN Pasrahkan Alokasi Kursi Kabinet ke Jokowi
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Viva Yoga Mauladimengatakan, pihaknya menyerahkan 'kebijakan alokasi' kursi kabinet kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden meski PAN sudah dinyatakan sebagai sahabat baru dalam koalisi partai politik pemerintahan.
"Tidak berbicara soal kabinet (pertemuan kemarin). Karena itu kewenangan dan hak prerogatif presiden," kata Viva kepada Suara.com, Kamis (26/8/2021).
Sementara itu, Viva menegaskan, kedekatan PAN dengan Pemerintahan Jokowi bukan kali ini saja terjadi.
Menurutnya, semenjak Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum partai sudah menjadi pendukung pemerintahan.
Bahkan, Viva mengklaim, kedekatan PAN dengan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dekatnya Zulkifli Hasan dengan Jokowi, saat orang nomor satu Indonesia itu menjabat Wali Kota Solo.
"Secara pribadi, hubungan Pak Jokowi dan Bang Zulkifli Hasan sudah berjalan lama dan terjalin baik. Bahkan sewaktu Pak Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo. Kedekatan pribadi ini terjalin dengan baik sampai sekarang," ungkapnya.
Tidak Bahas Reshuffle
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, meski Partai Amanat Nasional (PAN) jadi sahabat baru dalam koalisi pemerintah Joko Widodo-Maruf Amin, namun dalam pertemuan di Istana, Jakarta Rabu (25/8/2021) petang tadi tidak membahas soal reshuffle.
Topiknya (pertemuan di Istana) bukan topik reshuffle kabinet topiknya bukan pembahasan pelebaran koalisi atau penambahan anggota atau sahabat baru dalam koalisi," kata Johnny dalam konferensi pers di Jakarta usai pertemuan.
Menurut Johnny hal yang menjadi pembahasan hanya berfokus terhadap 5 topik saja. Dari lima topik tersebut tak ada yang menyinggung soal reshuffle untuk mengakomodir PAN dalam kabinet.
"Topiknya 5 topik yang disampaikan tadi," tuturnya.
Sementara itu, Johnny menyampaikan, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno murni atas undangan pribadi Jokowi.
