Infografis
Suara.com - Sejumlah pejabat mengaku sudah menerima vaksin dosis ketiga atau booster. Mirisnya di saat yang bersamaan para tenaga kesehatan yang sejatinya memiliki hak malah tengah kesulitan memperoleh suntikan vaksin ketiga tersebut.
Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menjelaskan pihaknya kerap menerima aduan dari nakes yang kesulitan mendapatkan vaksin booster. Padahal nakes menjadi pihak yang paling berwenang mendapatkan vaksin booster sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
"Bayangkan kami seharian ini, dari kemarin itu kami mendapatkan begitu banyak sekali laporan dari nakes yang bukan hanya tidak mendapatkan tapi kesulitan," kata Firdaus saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Mereka mengadu ke LaporCovid-19 karena kesulitan mendapatkan vaksin booster Moderna. Setidaknya ada dua penyebab mengapa pada akhirnya nakes begitu sulit mendapatkan haknya.
Baca Juga: Dosis Ketiga Alias Booster: Efektif atau Cuma Buang-buang Vaksin Covid-19?
Firdaus menjelaskan penyebab yang pertama bisa jadi stok ketersediaan vaksin ketiga memang terbatas. Lalu penyebab yang kedua bisa juga karena adanya dugaan penyelewengan pendistribusian vaksin booster.
"Intinya disuntikan kepada kelompok-kelompok yang tidak semestinya atau tidak berhak dalam hal ini di luar nakes," ujarnya.
Menurutnya, vaksin Moderna juga sebenarnya diberikan sebagai suntikan pertama dan kedua bagi masyarakat umum dengan catatan ada surat keterangan dokter. Tetapi kalau untuk dijadikan vaksin ketiga, maka yang berhak mendapatkan itu hanyalah para nakes.
Itu disampaikan Firdaus sebab kalau melihat prinsip dari keadilan vaksin (vaccine equity), pemberian vaksin itu dilakukan berdasarkan tingkat kerentanan resiko terinfeksi. Karena itu lah mengapa nakes diberikan vaksin ketiga atau booster lantaran menerima resiko yang tinggi dibandingkan lainnya.
Terlebih di Indonesia sudah tidak terhitung berapa banyak nakes yang terpapar Covid-19. Bahkan LaporCovid-19 mencatat kurang lebih ada 1.800 nakes yang meninggal dunia setelah menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi.
Baca Juga: Kronologi Pejabat Ngaku Terima Booster Vaksin di Video Sekretariat Presiden, Kini Hilang
"Jadi menurutku itu pejabat-pejabat yang ngaco, yang rakus, pejabat-pejabat yang sama sekali tidak memiliki empati, sama sekali tidak memperhatikan bagimana situasi kondisi saat ini."
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).
Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
Dalam obrolan tersebut terdengar bahwa sejumlah pejabat telah menerima suntikan vaksin dosis ketiga atau booster vaksin.
Dalam video tersebut, Wali Kota Andi mengatakan sudah mendapat dua suntikan vaksin dan berencana mendapat Vaksin Nusantara.
Presiden Jokowi menanggapi hal tersebut dengan sedikit bercanda, ia menyebut Wali Kota Andi tampak segar.
"Oh, pantes segar benar. Mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sambil tertawa ringan.
Presiden Jokowi kemudian bertanya apakah Wali Kota Andi sudah mendapat Vaksin Nusantara sebagai dosis ketiga. Andi lantas mengatakan ia sedang menunggu vaksin tersebut.
"Pada enggak ngajak-ngajak kita ya," balas Jokowi.
Tak hanya itu, Gubernur Isran Noor juga menyebut bahwa dirinya telah menerima vaksin booster.
"Saya juga sudah booster, tapi Moderna," kata Isran dalam video tersebut.
Mendengar pengakuan para pejabat, Menhan Prabowo kemudian bertanya kepada Presiden Jokowi apakah sudah mendapat vaksin booster atau belum.
"Sudah booster semua, Pak. Pak Presiden belum, Pak? tanya Prabowo.
"Enggak, saya nunggu. Nunggu Pfizer," jawab Jokowi.
