Suara.com - Pemerintah China akan memasukkan 'Pemikiran Xi Jinping' dalam kurikulum pendidikan nasional.
Menurut Kementerian Pendidikan China, 'Pemikiran Xi Jinping' akan membantu anak-anak muda membangun pemikiran Marxis.
Penafsiran Xi Jinping tentang Marxisme tersebut akan diintegrasikan dari sekolah dasar sampai universitas.
Ini adalah upaya terbaru Presiden Xi untuk mengkonsolidasikan peran Partai Komunis China yang berkuasa di berbagai area di masyarakat.
Baca Juga: Pemikiran Xi Jinping Masuk Kurikulum Nasional Cina, Bangkitkan Marxisme
Dalam pernyataannya, Kementerian Pendidikan mengatakan mereka bertujuan "membina para pembangun dan pewaris sosialisme dengan dasar moral, intelektual, fisik, dan estetik yang menyeluruh."
Pedoman itu mencakup pendidikan kerja untuk "membina semangat bekerja keras mereka" dan pendidikan tentang keamanan nasional.
Bagaimana pemikiran Xi Jinping diajarkan di sekolah-sekolah?
Pada tahun 2018, lembaga negara tertinggi di China mengabadikan "Pemikiran Xi Jinping" ke dalam konstitusi.
Sejak itu, pemikiran tersebut telah diajarkan di beberapa universitas dan di antara kelompok politik pemuda yang mengadakan sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler.
"Pemikiran Xi Jinping" memuat 14 prinsip utama yang menekankan cita-cita Komunis dan juga:
Baca Juga: China: Tibet akan Makmur Bersama Partai Komunis
- Seruan untuk "reformasi lengkap dan mendalam" dan "ide-ide baru yang berkembang"
- Menjanjikan "kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam"
- Menekankan "kewenangan mutlak partai atas tentara rakyat"
- Menekankan pentingnya "'satu negara dua sistem' dan reunifikasi dengan ibu pertiwi"
Namun, pedoman baru ini akan diterapkan secara lebih ekstensif.
"Sekolah dasar akan fokus pada penanaman cinta tanah air, Partai Komunis China, dan sosialisme. Di sekolah menengah, fokusnya adalah pada kombinasi pengalaman persepsi dan studi pengetahuan, untuk membantu siswa membentuk penilaian politik dasar dan opini," media pemerintah Global Times melaporkan.
"Di perguruan tinggi akan lebih banyak penekanan pada pembentukan pemikiran teoritis," imbuhnya.
Kementerian Pendidikan juga sedang berusaha memasukkan tema-tema seperti kepemimpinan partai dan pendidikan pertahanan nasional ke dalam kurikulum, menurut Tian Huisheng, seorang pejabat kementerian pendidikan kepada Global Times.
Pemimpin-pemimpin China sebelumnya telah menciptakan ideologi politik mereka sendiri yang dimasukkan ke dalam konstitusi atau pemikiran partai.
Tetapi tidak seorang pun, selain pendiri partai Mao Zedong, yang ideologi mereka digambarkan sebagai "pemikiran", yang berada pada puncak hierarki, dan hanya Mao dan Deng Xiaoping yang namanya melekat pada ideologi mereka.
Kepemimpinan personal Xi dan partai komunis diperkuat
Sejak berkuasa pada 2012, ungkap Evening Standard, Presiden Xi telah berupaya untuk memperkuat peran Partai Komunis China di semua wilayah kemasyarakatan, termasuk dalam bisnis, sekolah dan kebudayaan.
"Pemikiran Xi Jinping atas Sosialisme dengan Karakteristik Bangsa China demi Era yang Baru" secara resmi diabadikan dalam konstitusi negara itu pada tahun 2018.
Posisi politik Xi juga telah diperkuat dengan penghapusan batasan masa jabatan presiden.
Dalam pidato memperingati seratus tahun lahirnya Partai Komunis China Juli lalu, Xi bertekad untuk "meningkatkan" kepemimpinan partai, menegakkan kepemimpinan "inti" sekaligus memperkuat persatuan rakyat China.
Xi juga menegaskan kembali peran partai dalam kehidupan modern China. Ia mengatakan, Partai Komunis sudah menjadi pusat kisah pertumbuhan negara, dan upaya untuk memisahkan partai dari orang-orang akan "gagal".
Dia menambahkan bahwa, "kami tak akan pernah membiarkan siapa pun untuk menggunjing, menindas atau menaklukan China".
China berkali-kali menuduh Amerika Serikat berusaha untuk membatasi kemajuan negaranya - dan komentar itu nampaknya ditujukan kepada Washington.
Dia juga menyinggung soal Taiwan, yang dikatakannya bahwa China mempertahankan sebuah "keteguhan komitmen" untuk menyatukan kepulauan.
"Tak ada yang boleh meremehkan tekad, kemauan, dan kemampuan orang-orang China untuk menetapkan kedaulatan nasional dan integrasi wilayah kekuasaannya," katanya.