Suara.com - Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu menegaskan bahwa vaksin dosis ketiga atau booster terlebih menggunakan jenis vaksin yang disediakan pemerintah hanya diperuntukan untuk tenaga kesehatan. Ia berujar penggunaan untuk selain nakes, walau itu pejabat tetap tidak boleh.
Rondonuwu bahkan menjelaskan bahwa aturan mengenai hal tersebut sudah berulang kali ditegaskan oleh Kemenkes. Di mana, sampai dengan saat ini booster diprioritaskan hanya kepada nakes.
"Itu gak boleh. Itu edaran sudah kami sampaikan, saya sudah 3 kali bikin edaran, hanya untuk nakes," kata Rondonuwu di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Ia mengimbau kepada para pejabat agar dapat memahami aturan yang sudah ada terkait booster. Menurutnya seluruh pihak terlebih pejabat seharusnya dapat lebih paham menyoal aturan.
"Kami mengimbau agar supaya itu tolong, apalagi pejabat ya harus paham yang harus diprioritaskan tenaga kesehatan, karena mereka garda terdepan. Kami mengimbau gitu dan sekaligus edaran tertulis," ujarnya.
Sementara itu Rondonuwu tidak mempermasalahkan jika ada kalangan yang melakukan booster di luar vaksinasi yang disediakan pemerintah. Semisal booster menggunakan imunoterapi sel dendritik yang sebelumnya disebut Vaksin Nusantara.
"(Booster Vaksin Nusantara) itu urusan pribadi, urusan pribadi. Bukan (diatur Kemenkes), bukan. Itu pribadi," jelasnya.
Vaksin Booster Khusus Nakes
Anggota Komisi IX DPR Rahmat Handoyo menegaskan bahwa peruntukan vaksin dosis ketiga atau booster hanya untuk tenaga kesehatan, sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Baca Juga: Dosis Ketiga Alias Booster: Efektif atau Cuma Buang-buang Vaksin Covid-19?
Penegasan peruntukan vaksin dosis ketiga itu seiring dengan bocornya rekaman sejumlah pejabat yang mengaku telah mendapat booster. Pengakuan itu bahkan dinyatakan di hadapan Presiden Jokowi.