Infografis
Suara.com - Para pejabat menjadi sorotan publik lantaran mengaku sudah mendapatkan suntikan vaksin ketiga atau booster. Alih-alih memberikan kepada pejabat, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menilai seharusnya pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan dan masyarakat rentan dalam penyaluran vaksin.
“Program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan, bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Rabu (25/8/2021).
Wirya lantas menerangkan kalau menurut data Kementerian Kesehatan, baru 33,39 persen dari tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin booster per 25 Agustus. Sementara itu, lansia yang menerima vaksin kedua baru mencapai 16,93 persen dan masyarakat rentan serta umum baru 5,72 persen.
Melihat data tersebut membuat Wirya beranggapan kalau pemberian vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi itu tidak dapat dibenarkan.
"Mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," ujarnya.
Lebih lanjut, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk tidak memberikan vaksin berlandaskan jabatan. Pemerintah diminta untuk tetap memprioritaskan tenaga kesehatan serta mereka yang rentan tertular Covid-19.
"Kami mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan, melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19, termasuk tenaga kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan.”
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
Momen tersebut terekam saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Kaltim, dan Wali Kota Samarinda meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kaltim, Selasa (24/8).
Baca Juga: Tepergok Tusuk Suntik Vaksin Kosong, Nakes Dipelototi lalu Minta Maaf: Sori ya, Kesalahan
Video itu sebelumnya sempat diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini telah dihapus.
