Infografis
Suara.com - Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai pemberian vaksin dosis ketiga atau booster ketiga untuk para pejabat mesti dicurigai. Sebab, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menegaskan kalau vaksin dosis ketiga itu hanya diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes).
Pejabat yang memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster bukan hanya di lingkaran Istana saja. Tetapi sejumlah pejabat di daerah juga mengaku sudah memperoleh vaksin booster.
"Ini perilaku yang tidak dan sama sekali tidak bisa dibenarkan dan patut dicurigai kenapa kemudian vaksin booster Moderna ini diberikan kepada kelompok yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan," kata Firdaus saat dihubungi Suara.com, Rabu (25/8/2021).
Kalau melihat fenomena pejabat yang mendapatkan vaksin booster, Firdaus mengira hal tersebut disebabkan minimnya proses pengawasan pemberian vaksin.
Semestinya, kata Firdaus, kewenangan pemberian vaksin itu berada di tangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
"Beliau bertanggung jawab atas penentuan kelompok yang berhak mendapatkan vaksin," ujarnya.
Namun pada realitasnya, vaksin ketiga atau booster yang semestinya diberikan hanya kepada nakes, akhirnya dipakai juga untuk para pejabat.
Menurutnya hal tersebut menjadi akibat dari minimnya pengawasan pemberian vaksin.
"Kemudian dimanfaatkan oleh istilahnya sekelompok orang, ada kemudian pejabat baik pejabat di kementerian atau lembaga bahkan sampai di tingkat daerah."
Baca Juga: Anggota DPR: Booster untuk Nakes, Jangan Dibuat Gaduh Diberikan ke Pejabat
Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.
