Infografis
Suara.com - Sejumlah pihak menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai biang keladi atas vonis rendah terhadap koruptor bansos yang juga eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Mantan Wakil Bendahara PDI Perjuangan tersebut hanya divonis penjara 12 tahun dalam perkara korupsi bansos Covid-19 se-Jabodetabek tahun 2020.
Hukuman ini hanya lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang hanya menuntut satu tahun penjara. Sangat jelas, hukuman rendah terhadap Juliari bermula dari rendahnya tuntutan KPK.
Demikian yang disampaikan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman saat dihubungi hari ini, Rabu (25/8/2021).
Baca Juga: Cacian Warga Jadi Alasan Hakim di Vonis Juliari, DPR: Jangan Mainkan Hati Nurani Rakyat
Menurut Zaenur, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak menggunakan kesempatan untuk memasukkan Pasal 12 b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
"Jadi tidak bisa dilepaskan dari peran KPK yang menuntut rendah. Sebenarnya banyak pihak yang sudah mengingatkan KPK untuk memberi hukuman maksimal sebagaimana yang disediakan dalam Pasal 12 b UU Tipikor, yaitu hukuman seumur hidup. Tetapi itu tidak dilakukan oleh KPK," kata Zaenur.
Artinya, tanggung jawab terbesar atas rendahnya vonis Juliari berada di pundak KPK. Sebab, putusan hakim dalam kacamata Zaenur tidak lepas dari tuntutan jaksa yang sangat rendah, yakni 11 tahun.
Dia juga menilai jika putusan majelis hukum juga terkesan main aman.
"Majelis hakim itu bermain aman, yang penting sudah lebih tinggi dari tuntutan JPU," katanya.
Baca Juga: Soal Vonis Ringan Eks Mensos Juliari, MAKI: Kesalahan Utama di KPK
Lebih lanjut, dia juga berpendapat, kejahatan yang dilakukan Juliari masuk dalam kategori serius, yakni korupsi pada saat pandemi Covid-19.
Terlebih, korupsi itu berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat yang terkena imbas atas wabah berkepanjangan ini.
"Padahal kita tahu bahwa perbuatan Juliari itu sangat serius, dampaknya serius, dan korupsinya dilakukan pada masa pamdemi terhadap bansos untuk penanggulangan dampak dari pandemi," imbuh Zaenur.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Dia mengatakan, vonis rendah itu tidak lepas dari kesalahan KPK yang diduga menyembunyikan keterlibatan politisi "Senayan".
"Betul, kesalahan utama ada di KPK yg hanya nuntut 11 tahun dan menyembunyikan dugaan keterlibatan politisi senayan," kata Boyamin dalam pesan singkat.
Atas tuntuan itu, MAKI berpendapat vonis ringan ini adalah murni kesalahan KPK. Pasalnya, jika lembaga antirasuah itu berani menuntut Juliari dengan hukuman seumur hidup, majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan pasti bisa memberikan vonis yang tinggi -setidaknya 20 tahun atau seumur hidup kurungan penjara.
"Ini tetap sisi kesalahan KPK karena tidak berani menuntut seumur hidup jadinya hakim hanya memutus di atas satu tahun. Mestinya KPK berani menuntut seumur hidup karena pasalnya memungkinkan itu, Pasal 12 mapun 218 UU Pemberantasan korupsi. Itu yang kami sayangkan karena KPK hanya nuntut 11 tahun," tegas dia.
Boyamin juga mengkritisi soal hal yang memberatkan terhadap vonis Juliari -- yang salah satunya tidak kooperatif.
Mestinya, dengan tindakan Juliari yang tidak mengakui perbuatannya menjadi fakfor yang memberatkan terhadap putusan hakim.
"Artinya faktor memberatkan menyulitkan dari sisi untuk melalui persidangan yang gampang oleh hakimnya karena ada pihak-pihak yang tertutup," beber dia.
Dengan demikian, hal itu bisa menjadi pertimbangan jaksa dalam menuntut sang koruptor. Harapan MAKI, koruptor Juliari semestinya dihukum seumur hidup atas perbuatannya yang melakukan korupsi di masa pandemi Covid-19.
Vonis
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 se-Jabodetabek tahun 2020.
Selain pidana penjara, Juliari juga harus membayar uang denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.
"Menyatakan terdakwa Juliari P Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu alternatif," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2021).
Hakim Damis juga memberatkan pidana Juliari dengan membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar. Bila tidak membayar keseluruhan uang pengganti, maka akan mendapatkan tambahan pidana selama dua tahun penjara.
Selain itu, Majis Hakim juga mencabut hak politik Juliari sebagai pejabat publik selama empat tahun. Putusan majelis hakim lebih berat satu tahun dari tuntutan Jaksa KPK 11 tahun penjara.
Dalam tuntutan Jaksa KPK, Juliari juga dituntut membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.
Adapun hal memberatkan Juliari adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
"Terdakwa berbelit-belit, tak mengakui keterangan, dan perbuatan dilakukan saat kondisi darurat pandemi," ucap Jaksa KPK dalam persidangan pembacaan tuntutan sebelumnya.
Sementara hal yang meringankan bagi Juliari adalah karena belum pernah dihukum.
