Infografis
Suara.com - Partai Demokrat menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyoroti soal pelaksanaan Pemilu 2009 yang kala itu dimenangkan Partai Demokrat.
Dalam pertemuannya dengan Sekjen Partai Gerindra, Hasto berbicara soal adanya tindakan menghalalkan segala cara hingga menarik elemen KPU menjadi pengurus partai pada masa tersebut.
Menjawab sindiran Hasto, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Hasto untuk fokus saja dengan agenda PDI Perjuangan sebagai the ruling party yang harus bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat Pemilu.
"Hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Tak perlu buat pengalihan isu apalagi di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).
Baca Juga: AHY Sebut Anak Muda Jangan Dimanja, Denny Siregar: Karpet Doi Sejak Kecil Warnanya Biru
Kamhar kemudian mengkritisi gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto sebagai bentuk distorsi demokrasi, yang ia sebut hanya menjadi benalu reformasi.
Jika berbicara ihwal elemen KPU, Kamhar mengatakan, bahwa banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi anggota KPU pada perkara Harun Masiku. Termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum anggota KPU menjelang Pemilu.
Sementara itu menjawab pernyataan Hasto terkait adanya elemen KPU yang ditarik menjadi pengurus partai pada Pemilu 2009, Kamhar memberi penjelasan soal Andi Nurpati, seorang anggota KPU pada era itu yang masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Demokrat.
"Andi Nurpati sendiri masuk Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi anggota KPU, itu hak politiknya untuk memilih jalan pengabdian baru berkiprah dipolitik dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat," kata Kamhar.
Menurut Kamhar jalan yang dipilih Andi menjadi kader partai merupakan hal biasa. Langkah serupa juga dilakukan oleh mantan anggota KPU lainnya yang memilih masuk partai politik.
Baca Juga: Jokowi-Prabowo Disebut 'Makin Mesra', Pengamat: Sindir SBY dan Demokrat
"Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP," ucap Kamhar.
Kamhar meminta Hasto untuk lebih fokus membantu pemerintah menangani pandemi ketimbang melakukan pengalihan dengan menghadirkan nuansa Pemilu di masa lalu. Secara pribadi, Kamhar mengatakan bahwa seharusnya Hasto dapat membantu menghadirkan Harun Masiku, kader PDIP yang masih buron hingga kini.
"Sudah bertahun-tahun tak ketemu. Ini semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, termasuk juga vonis kasus korupsi bansos mantan Mensos Juliari Batubara kader PDIP yang kontroversi dan menuai polemik," ujar Kamhar.
Nostalgia Mega-Prabowo di 2009
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku bernostalgia dengan nuansa saat menerima kunjungan Partai Gerindra di DPP PDI Perjungan. Hasto teringat dengan suasana di mana kedua partai itu berkoalisi saat mengusung pasangan Megawati-Prabowo pada Pilpres 2009.
Hal itu dikatakan Hasto mengawali sambutannya daat menerima kunjungan dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani beserta rombongan.
"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," kata Hasto, Selasa (24/8/2021).
Hasto mengatakan bahwa pengalaman Pemilu 2009 telah memberi pelajaran. Ia lantas menceritakan soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimanipulasi.
"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT. Demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi yang menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi yang juga mengunakan hukum, aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu. Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai," tutur Hasto.
