Infografis
Suara.com - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Slamet Ma'arif, turut menyoroti vonis hakim 12 tahun penjara terhadap eks Mensos Juliari Batubara dalam kasus korupsi bantuan sosial. Menurutnya, hukuman yang layak bagi Juliari hukuman mati.
Awalnya Slamet menyoroti soal komitmen Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam penindasan korupsi. Menurutnya, akibat lemahnya komitmen penindakan korupsi berimbas terhadap salah satunya, seperti kasus korupsi yang dilakukan Juliari.
"Kita kan berharap dengan komitmen Ketua KPK semestinya, apalagi ini kan efeknya buat rakyat kecil," kata Slamet saat ditemui di Aula Masjid Baiturrahman, Selasa (24/8/2021).
Seharusnya, kata dia, KPK dalam kepemimpinan Firli komitmen pemberantasan korupsi harus lebih digencarkan terutama soal pengawasan bantuan sosial di tengah pandemi.
Baca Juga: Desak Polisi Tangkap Muhammad Kece, PA 212: Jangan Salahkan Umat Ambil Langkah Sendiri
"Komitmen Ketua KPK yang sekarang, dan sekarang masyarakat lagi melihat komitmennya terkait pemberantasan korupsi apalagi menyangkut dana bansos," tuturnya.
Sementara terkait vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor terhadap Juliari dirasa masih kurang. Menurutnya, hukuman yang pantas hukuman mati.
"Mestinya hukuman mati, mestinya hukuman mati kalau gitu. Itu kan komitmen ketua KPK," tandasnya.
Vonis 12 Tahun
Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis sebelumnya telah memvonis Juliari dengan hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim pun membeberkan hal-hal yang menjadi pertimbangan terhadap vonis 12 tahun penjara Juliari.
Baca Juga: Bisa Berbahaya, FDA Tegaskan agar Tak Gunakan Ivermectin untuk Pasien Covid-19
Adapun hal memberatkan yang disampaikan hakim bahwa terdakwa Juliari tidak berjiwa kesatria untuk mengakui perbuatannya dalam korupsi bansos.
"Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya," ucap hakim Muhammad Damis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2021).
Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu wabah Covid-19. Sedangkan, pertimbangan dalam hal meringankan yang diberikan terdakwa Juliari belum pernah dijatuhi pidana.
Lebih lanjut, Juliari juga dalam meringankannya sudah cukup menderita dengan mendapatkan hinaan oleh masyarakat. Padahal, kata Majelis Hakim M. Damis bahwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ucap Damis.
Selain itu, kata Damis, bahwa terdakwa Juliari juga selama menjalani 4 bulan persidangan hadir dengan tertib dan tidak pernah bertingkah dng macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar.
"Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso," tutup Damis.
Selain pidana badan, Juliari harus membayar uang denda sebesar Rp500 juta, subsider enam bulan penjara.
Hakim juga menambah pidana terhadap terdakwa Juliari membayar uang pengganti Rp14.597.450.000. Bila tak membayar keseluruhan uang pengganti maka akan mendapatkan tambahan pidana selama 2 tahun.
Kemudian, Hakim juga mencabut hak politik Juliari sebagai pejabat publik selama 4 tahun.
