Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti praktik penahanan ijazah sebagai syarat diterimanya seorang karyawan pada sebuah perusahaan. Praktik semacam itu dianggap Komnas HAM bisa menimbulkan pelanggaram HAM bagi karyawan.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pihaknya menanggapi hal tersebut sebagai persoalan serius.
Pasalnya, selain mengabaikan makna kontrak kerja yang seharusnya tidak disertai jaminan, praktik penahanan ijazah juga melanggar aturan ketenagakerjaan.
"Harusnya kontrak kerja itu ya didasarkan pada niat baik, tidak ada jaminan dan sebagainya begitu dan ini menyalahkan UU Perburuhan sendiri, UU Ketenagakerjaan dan tidak menghargai hak milik dan sebagainya," kata Choirul dalam sebuah video yang diterima Suara.com, Selasa (24/8/2021).
Baca Juga: MAKI ke Pimpinan KPK: Harus Patuh Terhadap Rekomendasi Komnas HAM Soal Polemik TWK
Choirul mengungkapkan, praktik penahanan ijazah itu sudah menjadi tren dalam kehidupan perburuhan. Karena itu pula, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM.
Pelaporan tersebut didasari karena penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan malah dijadikan alasan supaya karyawan tersebut tidak ke luar.
"Salah satunya ketika dia mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain yang lebih bagus atau di pekerjaanya dia enggak cocok terus dia mau ke luar ya ditahan ijazahnya dengan berbagai alasan," tuturnya.
Komnas HAM sempat berdiskusi dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta beberapa waktu lalu untuk membahas persoalan itu. Mereka juga mengakui kalau banyak praktik penahanan ijazah terjadi di ibukota dan wilaya lainnya.
Kalau menurut hasil diskusi itu diketahui tidak ada payung hukum yang dapat melindungi pekerja kontrak ketika dimintai adanya penahanan ijazah atau jaminan semacamnya.
Baca Juga: Komnas HAM Temui Warga Kampung Sasawa Papua yang Menetap di Hutan karena Konflik
Komnas HAM sangat mendukung apabila adanya payung hukum untuk mengatur kontrak kerja tanpa ada jaminan. Pasalnya, kalau ada jaminan semacam itu justru akan menimbulkan pelanggaran HAM lainnya.
"Karena apa? Misalnya ketika memang terjadi ketidakcocokkan di dunia usaha, nah alat bargain ijazah ini itu menjadi penekan bagi teman-teman perburuhan yang itu menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan haknya secara maksimal," tuturnya.
Dengan adanya situasi tersebut, Komnas HAM pun mendorong Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk membuat satu kebijakan guna mengelola sistem kontrak kerja tanpa adanya jaminan.
"Oleh karenanya diperlukan satu kebijakan oleh ibu menteri, atensi dari ibu menteri untuk tata kelola ini. Kami mendorong agar ada tata kelola yang baik tidak dijadikan ijazah asli sebagai jaminan."
