Aturan PPKM Level 4 Lengkap di Jawa-Bali Hingga 30 Agustus 2021

Dany Garjito Suara.Com
Selasa, 24 Agustus 2021 | 12:00 WIB
Aturan PPKM Level 4 Lengkap di Jawa-Bali Hingga 30 Agustus 2021
Sejumlah warga berdiri di area Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (23/8/2021). ANTARA FOTO/Wahyu Putro
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Info seputar perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. PPKM akan kembali diterapkan hingga tanggal 30 Agustus 2021 mendatang. Di wilayah Pulau Jawa dan Bali, berlaku PPKM 4, 3, dan 2 yang disesuaikan dengan situasi pandemi di daerahnya masing-masing.

Dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mulai tanggal 24-30 Agustus 2021 beberapa daerah diturunkan dari level 4 ke 3. Aturan mengenai penerapan PPKM level 4, 3, dan 2 ini telah diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021.

Lantas, seperti apa aturan PPKM levev 4 di Jawa Bali yang berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2021 mendatang? 

Aturan lengkap PPKM Level 4

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Sejumlah Daerah di Jateng Turun Level, Ganjar : Jangan Euforia Dulu!

INFOGRAFIS: Apa Beda Aturan PPKM Level 3-4 dan PPKM Darurat?
INFOGRAFIS: Apa Beda Aturan PPKM Level 3-4 dan PPKM Darurat?

Berikut ini aturan lengkap PPKM level 4 bagi wilayah Jawa-Bali:

1. Kegiatan belajar mengajar harus dilakukan jarak jauh dengan kapasitas 25%. Setiap satuan pendidikan diminta untuk melakukan persiapan teknis atau simulasi Asesmen Nasional pada 24 Agustus sampai dengan 2 September 2021.

2. Sektor non-esensial 100% kerja dari rumah atau work from home (WFH). 

3. Sektor esensial, meliputi:

  • Keuangan dan perbankan bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% untuk pelayanan masyarakat dan 25% untuk administrasi perkantoran. 
  • Pasar modal, teknologi informasi, perhotelan bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%.
  • Industri ekspor bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% untuk pelayanan masyarakat dan 10% untuk administrasi perkantoran.
  • Pemerintahan sebanyak 25% kerja dari kantor dengan protokol ketat. 
  • Kritikal (kesehatan, keamanan, bencana dan sejenisnya) bisa beroperasi 100%, sementara untuk administrasi perkantoran maksimal 25% kerja dari kantor. 

Sektor energi, logistik, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, konstruksi, serta utilitas dasar diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi per 6 September 2021.

Baca Juga: Jakarta PPKM Level 3: Soal Sekolah Tatap Muka, Ini Kata Wagub DKI

4. Pasar rakyat, swalayan, supermarket, serta toko kelontong yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka dengan batas waktu sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, dengan kapasitas maksimal 50%.

5. Khusus apotek bisa buka selama 24 jam.

6. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, serta usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. 

7. Rumah makan, warung, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan untuk buka. 

8. Pusat perbelanjaan, mall, atau pusat perdagangan masih ditutup sementara. Namun ada pengecualian bagi pegawai toko yang melayani penjualan online. Hanya boleh ada maksimal 3 orang di setiap gerai yang melayani penjualan online.

9. Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik beroperasi 100%.

10. Tempat ibadah boleh mengadakan peribadatan berjamaah dengan kapasitas 50% atau 50 orang, dengan mengoptimalkan ibadah di rumah.

11. Fasilitas umum (area publik, taman, tempat wisata dan area publik lainnya) masih ditutup sementara. Begitu juga kegiatan seni, budaya, olahraga, serta sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian.

12. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), dan juga kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%.

13. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama masa PPKM level 4 berlaku. 

14. Perjalanan domestik wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, kereta api, dan kapal laut wajib menunjukkan tes antigen H-1, sementara pesawat udara menunjukkan hasil tes PCR H-2.

Demikian aturan lengkap PPKM level 4 bagi wilayah Jawa-Bali.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI