Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI Komisi VIII fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyebut vonis hakim 12 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Hal itu mengingat korupsi yang dilakukan Juliari terjadi dalam keadaan pandemi.
"Putusan hakim belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat," kata Bukhori saat dihubungi, Selasa (24/8/2021).
Ketua DPP PKS tersebut mengatakan, vonis majelis hakim seharusnya bisa memberikan efek jera. Selain itu, seharusnya vonis juga bukan justru membuat hakim diejek.
Memang usai Juliari divonis majelis hakim mendapatkan sorotan dari masyarakat terutama di media sosial. Hal itu terjadi lantaran hakim dalam putusannya menilai hal yang meringankan hukuman Juliari adalah telah menjadi korban hinaan masyarakat.
"Seharusnya bisa berdampak efek jera dan pengadilan tidak menjadi bahan ejekan sekaligus menjaga marwah peradilan di negeri ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bukhori mengatakan, bahwa adanya ketidakadilan dalam vonis Juliari tersebut justru semakin nyata terlihat. Terlebih jika dibandingkan dengan vonis hakim terhadap kasus korupsi lainnya.
Vonis 12 Tahun
Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis sebelumnya telah memvonis Juliari dengan hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim pun membeberkan hal-hal yang menjadi pertimbangan terhadap vonis 12 tahun penjara Juliari.
Adapun hal memberatkan yang disampaikan hakim bahwa terdakwa Juliari tidak berjiwa kesatria untuk mengakui perbuatannya dalam korupsi bansos.
Baca Juga: Novel Bamukmin: Seharusnya Juliari Dihukum Seumur Hidup karena Membuat Malapetaka
"Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya," ucap hakim Muhammad Damis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2021).
