Infografis
Suara.com - Ferianus Asso, seorang aktivis Papua meninggal dunia setelah terkena tembakan di tengah aksi Hari Anti Rasisme dan Pembebasan Victor Yeimo di Kota Dekai, Yahukimo, Papua. Diduga ada dua peluru tajam yang bersarang di tubuhnya.
Aksi yang diikuti Ferianus berlangsung pada 16 Agustus 2021. Ferianus meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura, Papua, pada 20 Agustus 2021.
Michael Himan dari Tim Advokasi Papua mengecam penembakan terhadap aktivis Papua yang mereka duga dilakukan oknum. Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada negara.
"Kami dari Tim Advokasi Papua mengecam keras atas tindakan (red: diduga) brutalitas aparat kepolisian dalam penanganan aksi Anti Rasisme dan Pembebasan Victor Yeimo," kata Michael Himan dalam keterangan pers pada Selasa (24/8/2021).
Menurut Michael kasus tersebut memperlihatkan masih ada anggota yang bertugas di Bumi Cenderawasih mengutamakan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan menggunakan kekerasan dalam menghadapi aksi massa yang berlangsung damai.
Kasus Ferianus, kata Michael, menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan aparat. Pada hari yang sama dengan aksi damai di Yahukimo, terjadi kekerasan di tengah aksi yang sama yang berlangsung di Jayapura.
Merujuk data Tim Advokasi Papua yang disampaikan Michael, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat. Mulai dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, kekerasan, hingga penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan peluru tajam, dan gas air mata.
"Akibatnya, tindakan ini menyebabkan warga masyarakat mengalami memar, luka robek, bocor di kepala, muka bengkak dan bahkan korban jiwa," kata Michael.
Michael mengatakan penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam penanganan aksi massa di Papua adalah hal yang berulang -- sebuah repetisi atas pola-pola brutalitas aparatur negara. Michael menyebut hal Ini sebagai sebuah kemunduran demokrasi.
Baca Juga: Motif Penembakan Tewaskan Polisi di Deli Serdang: Sakit Hati Gegara Dimarahi
"Padahal berbagai hukum yang ada, baik undang-undang maupun peraturan internal Polri sudah mengatur dengan tegas bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia," kata Michael.
