Infografis
"Kalau kritik di medsos takutnya digerebek tukang bakso berwalkie talkie," timpal warganet.
Pemerintah Lebai
Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menyebut bahwa pemerintah sendiri harus konsisten terkait penanganan hal tersebut. Sehingga mural yang dihapus tidak hanya yang berkonten kritikan saja tetapi juga pujian.
"Kalau memang itu aturannya ada di Perda atau bahkan mungkin Undang-Undang, saya kira perlu konsisten. Kalau mau dibersihkan ya harusnya dibersihkan semuanya. Tidak hanya mural dengan isi atau konten tertentu saja yang mungkin dianggap kritis terhadap pemerintah dan seterusnya," kata Mada saat dihubungi awak media, Senin (23/8/2021).
Mada menilai pemerintah tidak konsisten terkait persoalan mural ini. Sehingga menyebabkan masyarakat merasa penghapusan mural-mural itu hanya tebang pilih saja terkhusus bagi mural yang bernada kritis.
"Iya saya kira dikritik itu memang tidak enak, tidak nyaman, tapi ngga boleh apalagi sebagai penguasa atau pemerintah yang itu adalah hasil pilihan rakyat, jadi ngga boleh anti kritik gitu," ujarnya.
Justru, kata Mada, sikap anti kritik dari pemerintah itu yang malah berpotensi melanggar Undang-Undang. Dalam artian melanggar sistem politik demokratis yang dijalankan oleh Indonesia.
"Sehingga kritik itu adalah keniscayaan sistem politik yang demokratis dan penyikapannya juga harus biasa saja tidak perlu terlalu lebay atau berlebihan sampai diberangus dan sebagainya," tuturnya.
Baca Juga: Viral Video Pembuatan Bakso Jumbo, Isiannya Beragam Sukses Bikin Ngiler
