Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta persoalan amandemen terbatas UUD 1945 yang kini digaungkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo agar ditanyakan kembali ke masyarakat.
Hal itu guna menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana amandemen terbatas untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN.
"Jadi pada sibuk bicara amandemen terbatas, MPR mengusulkan, ketuanya mengusulkan amandemen terbatas. Bagi Nasdem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen," kata Surya Paloh dalam Dialog Kebangsaan Memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).
Dari pertanyaan tersebut tentu akan ada respons dari masyarakat terkait amandemen. Menurutnya bukan hal mustahil apabila ternyata masyarakat tidak sekadar ingin melakukan amandemen terbatas.
"Tanya, perlu gak ada amandemen terbatas. Jangan-jangan masyarakat bilang gak cukup terbatas. Kita amandemen saja ke sana," ujarnya.
"Kalau memang nggak berani ke sana, sebaiknya jangan amandemen itu pikiran-pikiran kita," tuturnya.
UUD 1945 Bukan Kitab Suci
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan kitab suci.
Sehingga kata Bamsoet bukan hal tabu jika ada amandemen untuk melakukan penyempurnaan. Sebabnya, menurut Bamsoet konstitusi akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman.
Baca Juga: Minta Jokowi Fokus Tangani Pandemi, Surya Paloh: Tak Perlu Tambah Anggaran Belanja
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah, konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya," kata Bamsoet dalam pidato memperingati Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR, Rabu (18/8).
