Infografis
Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formappi, Lucius Karus mempertanyakan kepentingan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet terkait dorongannya untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945.
"Sebenarnya perjuangan Bamsoet, Ketua MPR ini untuk kepentingan siapa atau atas nama siapa? Apakah atas nama pribadi ataukah atas nama dirinya sebagai ketua MPR atau atas nama Golkar?" tanya Lucius dalam diskusi daring, Minggu (22/8/2021).
Lucius menilai pertanyaan itu juga muncul dari publik, sebab sejauh ini Bamsoet terkesan paling getol untuk mendorong dilakukan amandemen. Bahkan, kata Lucius, sikap berbeda ditunjukkan oleh Golkar, partai asal Bamsoet yang menolak amandemen.
"Jadi sudah jelas bahwa yang sampai sekarang itu paling ngotot memperjuangkan amandemen ini keliahtannya memang ketua MPR. Tapi juga menjadi aneh ketika kemudian perjuangan dari Ketua MPR ini belakangan justru tidak selaras dengan sikap dari partai Golkar, yakni partai asal dari ketua MPR," ujar Lucius.
UUD 1945 Bukan Kitab Suci
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan kitab suci.
Sehingga kata Bamsoet bukan hal tabu jika ada amandemen untuk melakukan penyempurnaan. Sebabnya, menurut Bamsoet konstitusi akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman.
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang bukanlah kitab suci, karenanya tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk melakukan penyempurnaan. Secara alamiah, konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya," kata Bamsoet dalam pidato memperingati Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR, Rabu (18/8).
Bamsoet sekaligus menyampaikan bahwa saat ini MPR mendapati adanya aspirasi masyarakat untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Aspirasi itu yang kemudian direspons MPR untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945.
Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Disebut Akan Hadiri Pernikahan Rizky Billar
"Saat ini sedang ditunggu masyarakat, yaitu berkaitan dengan adanya arus besar aspirasi yang berhasil dihimpun MPR, yaitu kehendak menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara," ujar Bamsoet.
