Infografis
Suara.com - Pandemi covid-19 masih terjadi di Indonesia meski angka penyebaran dan tingkat keterisian rumah sakit diklaim menurun.
Para tenaga kesehatan hingga kekinian masih berjibaku, namun tak sedikit dari mereka yang alami tindakan kekerasan.
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Hanif Fadillah mengatakan, isu perlindungan terhadap nakes khususnya para perawat perlu diperhatikan pemerintah.
Terlebih, kata dia, soal isu kekerasan yang dialami para nakes selama menjalankan tugasnya.
Baca Juga: Nakes Suntik Vaksin karena Lelah, PPNI: Masyarakat Takkan Terima Jika Ada Kesalahan
"Itu yang paling mengemuka perhatian terhadap perlindungan dari pemerintah. Perlindungan dari sisi keselamatan terhadap pelayanan dari infeksi dari terpapar dan lain sebagainya juga perlindungan yang akhir-akhir ini muncul terhadap kekerasan. Yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat kepada perawat," kata Hanif dalam diskusi bertajuk 'Suara Nakes Untuk Indonesia', Sabtu (21/8/2021).
Hanif mengatakan, dalam catatan PPNI sendiri terdapat belasan perawat mendapatkan tindakan kekerasan selama menjalankan tugas.
Namun hingga kekinian, menurutnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sama sekali memberikan perhatiannya terkait hal tersebut.
Bahkan, kata dia, pemerintah tak menyampaikan pernyataan sama sekali ketika ada kasus kekerasan terhadap nakes ditemukan.
"Nah bagaimana untuk mengehargai tenaga kesehatan pada umumnya untuk mengurangi kekerasan. Jadi menurut saya suatu pernyataan yang adem perlu disampaikan. Tapi sampai hari ini belum ada, ada pun tokoh-tokoh politik ya kalau politik kita tahu lah arah politiknya," tuturnya.
Baca Juga: PPNI Sebut Perawat Kelelahan, Jumlahnya Makin Berkurang Karena Sakit atau Wafat
Lebih lanjut Hanif mengatakan, isu kekerasan terhadap nakes ini merupakan hal penting juga selain masalah insentif yang belum dibayarkan. Menurutnya masih ada sejumlah nakes yang insentifnya belum dibayarkan.
"Jadi saya pikir negara dalam hal ini pemerintah belum pernah menyampaikan respons itu. Di samping insentif dan lain sebagainya. Itu saya kira yang jadi isu utama dalam konteks ini."
