Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi angkat bicara soal rencana pengguliran hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan yang dilakukan anggota dari dua fraksi, yakni Fraksi PDIP dan PSI. Ia menilai tindakan itu tak bermaksud menjatuhkan Anies.
Prasetio menyatakan, tidak mempermasalahkan tindakan yang diambil kedua partai itu. Sebab pengguliran hak interpelasi merupakan kewenangan pribadi tiap anggota dewan.
"Interpelasi itu hak bicara anggota dewan, bukan fraksi loh, anggota dewan," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/8/2021).
Ia mengakui, memang masalah yang muncul dalam rencana gelaran ajang Formula E itu seperti kelebihan pembayaran. Menurutnya hal ini perlu diluruskan lewat penjelasan Anies dalam interpelasi.
Baca Juga: Tak Bergeming Meski Ada Interpelasi, Pemprov DKI Ngotot Gelar Formula E 2022
"Kan ada masalah kelebihan bayar Formula E, makanya kita pertanyakan dalam hak interpelasi nanti. Itu akan dijawab di situ, akan terang benderang nanti," jelasnya.
Apalagi memang sudah tugas dewan mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan uang rakyat.
"Kami bukan mau menjatuhkan pak Gubernur, bukan itu tujuan kami. Kami mau mempertanyakan saja," tuturnya.
Jika memang dilaksanakan, ia berharap nantinya interpelasi bisa berjalan lancar dan memperjelas permasalahan yang muncul.
"Sekali lagi kalau ada permasalahan, permasalahan harus diberisin bos. Bukan enggak diberesin, harus diberisin gitu. Jangan kita sebagai anggota fungsi kita enggak berjalan. Itu bahaya," katanya.
Baca Juga: Interpelasi Anies Penuhi Syarat Minimal, Wagub DKI: Mudah-mudahan Tidak Ada
