Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut sejumlah aset milik Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur.
Aset milik Rudi Hartono digali penyidik KPK setelah memeriksa seorang wanita bernama Dewi sebagai saksi dalam kasus itu.
"Dewi dikonfirmasi antara lain terkait dugaan kepemilikan berbagai aset dari tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (20\8\2021).
Selain Dewi, penyidik juga telah memeriksa Farid Ridwan selaku pihak swasta soal pengetahuannya terkait proses appraisal untuk pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.
Baca Juga: KPK Telisik Sejumlah Suap Pajak Yang Diterima Tersangka Angin Prayitno dan Dandan Ramdani
Rudi ditetapkan tersangka dalam kasus bersama sejumlah pihak lainnya. Mereka di antaranya, yakni Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian; Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Korporasi PT Adonara Propertindo; dan Direktur Utama PT. Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles.
KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul telah melawan hukum. Di mana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.
Tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan di awal antara Anja dengan Perumda Jaya, sebelum proses negosiasi dilakukan.
Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.
"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: MAKI ke Pimpinan KPK: Harus Patuh Terhadap Rekomendasi Komnas HAM Soal Polemik TWK
Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
