Cek Fakta
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik sejumlah penerimaan suap pajak oleh tersangka Angin Prayitno Aji dan Dandan Ramdani. Keduanya diketahui merupakan mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Keterangan tersebut digali dari pemeriksaan dua saksi konsultan pajak, yakni Veronica Lindawati dan Agus Susetyo.
"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan kesepakatan dan penyerahan sejumlah uang kepada tersangka APA ( Angin Prayitno Aji) dan tersangka DR ( Dandan Ramdani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (20\8\2021).
Sedangkan, Irawan Afrizal selaku PNS di Dirjen Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan didalami penyidik. mengenai sejumlah pendapatan sah selama Angin dan Dandan menjadi pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.
Baca Juga: Kasus Pajak, KPK Telisik Adanya Intervensi Angin Prayitno Ke Tiga Perusahaan
"Irawan Afrizal dikonfirmasi antara lain terkait dengan berbagai pendapatan yang sah diantara gaji dari tersangka APA dan tersangka DR," tutupnya.
Dandan dan Angin dijerat oleh KPK sebagai tersangka yang memiliki peran sebagai penerima suap.
Sedangkan pemberi suap yakni, Ryan Ahmad Ronas (RAR) konsultan pajak; Aulia Imran Maghribi (AIM) Konsultan Pajak; Agus Susetyo (AS) Konsultan Pajak; dan Veronika Lindawati (VL) Kuasa Wajib Pajak.
Uang suap pajak yang diterima Angin dan Dadan dalam rentan waktu 2016 sampai 2017, dan dari tiga perusahaan wajib pajak yaitu PT GMP Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT BPI Bank Panin Indonesia untuk tahun pajak 2016. Terakhir PT JB Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.
Pertama, Januari dan Februari 2018 mencapai Rp 15 miliar dari PT GMP. Uang itu diserahkan oleh Ryan Ahmad Ronas (RAR) Konsultan Pajak dan Aulia Imran Maghribi (AIM) Konsultan Pajak.
Baca Juga: Hari Ini, KPK Periksa Atik Jauhari Terkait Kasus Pajak Angin Prayitno
Kemudian, dari PT. BPI, Angin dan Dandan mendapatkan uang mencapai total komitmen sebesar Rp 25 miliar, yang baru masuk sebesar SGD 500 ribu dari pertengahan tahun 2018.
"Kurun waktu Juli sampai September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT Jhonlin Bratama," ujar Ketua KPK Firli Bahuri beberapa waktu lalu.
