Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap pengguliran hak interpelasi yang dilakukan fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI tak terwujud. Padahal, rencana pemanggilan Gubernur Anies terkait Formula E itu sudah memenuhi syarat minimal.
Berdasarkan tata tertib DPRD DKI, syarat minimal untuk menggulirkan hak interpelasi adalah disepakati oleh 15 orang anggota dewan. Sejauh ini sudah tujuh orang dari PDIP dan delapan anggota fraksi PSI yang mendukungnya secara resmi.
Artinya, syarat minimal 15 orang mengajukan sudah terpenuhi. Jika terwujud, Anies diminta menjelaskan alasannya ngotot menggelar ajang balap mobil listrik itu di tahun 2022.
Riza pun menilai seharusnya tak perlu DPRD sampai menggulirkan interpelasi. Ia menyebut pihaknya bisa menjelaskan secara terbuka mengenai balapan itu kepada anggota dewan.
Baca Juga: Anies Sebut 3 Juta Warga ber-KTP DKI Belum Divaksin, Bakal Dibujuk Ibu-ibu PKK
"Sebelum sampai interpelasi, mudah-mudahan tidak ada interpelasi, kita bisa dialog, bisa diskusi. Semua bisa ditanyakan secara terbuka, secara transparan. Kami akan jelaskan secara terbuka dan transparan," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Kendati demikian, Riza menyatakan Anies siap jika harus sampai dipanggil oleh DPRD. Interpelasi merupakan hak DPRD yang bisa digunakan jika diperlukan.
"Ya itu kan hak setiap DPRD menggunakan haknya dan kami akan menjelaskan," jelasnya.
Menurutnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Anies Baswedan sebagai panitia penyelenggara disebutnya masih melakukan upaya agar acara itu bisa dihelat 2022.
"Kami sedang berproses, secara teknis sedang didiskusikan, didialogkan, dibicarakan Insya Allah. Sejauh ini laporan yang kami terima dari Jakpro tidak ada masalah. Jadi kita tunggu saja masyarakat Jakarta sabar, Insya Allah Formula E tetap dilaksanakan 2022, insya allah tidak ada kendala yang berarti," pungkasnya.
Baca Juga: Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil, Anies: Hadiah Kemerdekaan
