Infografis
Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengklaim tidak ada pembicaraan terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, seiring dengan rencana amandemen terbatas UUD 1945.
"Kami tidak pernah bicara mengenai 3 periode di MPR ini. Betul Pak Arsul, Pak Syarif, Pak Muzani, Pak Fadel?" tanya Bamsoet ke pimpinan MPR lainnya saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Bamsoet menegaskan kembali bahwa bukannya belum dibicarakan, melainkan memang tidak pernah ada pembicaraan di MPR perihal penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Bukan belum, tidak pernah," kata Bamsoet.
Baca Juga: Sebut UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Ketua MPR: Konstitusi Terus Berkembang Sesuai Kebutuhan
Sebelumnya, Bamsoet mengatakan bahwa MPR memiliki target untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Kendati tidak menyebutkan kapan, ia berujar sudah ada tabel waktu terkait rencana amandemen.
"Ada (target). Berdasarkan rapat kami dengan badan pengkajian dan pimpinan ada time table-nya. Mekanismenya sesuai Pasal 37 adalah pertama, jika nanti arus besar partai politik dan semua stakeholder di sini setuju, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan edaran dukungan yang harus ditandatanani oleh sepertiga anggota MPR dari 719," kata Bamsoet.
"Dan itu dokumen harus jelas alasannya, pasal ayat mana yang mau dikurangi atau ditambah dengan argumentasi yang kuat. Jadi harus awalnya didukung oleh sepertiga," sambung Bamsoet.
Politikus Golkar ini mengatakan setelah ada dukungan dari sepertiga anggota MPR, masih ada tahapan selanjutnya, yakni pengambilan keputusannya melalui suatu forum sidang paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga.
"Jadi kalau ada satu partai saja yang tidak hadir, boikot misalnya, tidak setuju, itu dihitung nanti. Kurang satu aja tidak bisa dilanjutkan. Itulah karena MPR adalah rumah kebangsaan, cermin daripada kedaulatan rakyat, maka satu suara saja bisa menggagalkan atau tidak meneruskan pembahasan amandemen terbatas," kata Bamsoet.
Baca Juga: Jokowi Ingin Tunjukan Peduli Masyarakat Adat, Keberpihakan Pemerintah Disebut Masih Jauh
Bamsoet sebelumnya juga menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan kitab suci.
Sehingga kata Bamsoet, bukan hal tabu jika ada amandemen untuk melakukan penyempurnaan. Sebabnya, menurut Bamsoet konstitusi akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman.
