Infografis
Suara.com - Tak sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, sejumlah klinik di Jakarta Selatan ternyata masih mematok harga tes PCR mahal. Masih tingginya harga tes swab PCR itu pun membuat sebagian warga ibu kota menengah ke bawah menjerit.
Rizky, warga yang ditemui Suara.com di Jakarta, Senin (16/8/2021) pun mengaku keberatan dengan harga tes PCR yang dipatok sejumlah klinik di kawasan Jakarta Selatan. Menurutnya, seharusnya penyedia jasa tes PCR itu mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi yang meminta agar harga PCR diturunkan menjadi Rp 450 ribu
"Menurut saya, harusnya kalau kebijakan pemerintah, apalagi Presiden yang ngomong, harusnya semua rumah sakit dan klinik bisa patuh. Menurut saya, harga 500 ribu yang dibilang Presiden juga masih mahal sih. Mahal kalau buat orang menengah ke bawah, untuk saya pribadi," kata Rizky.
Dia pun berharap, jika instruksi Presiden bisa diberlakukan ke semua penyedia jasa tes PCR di Jakarta agar harganya bisa dijangkau masyarakat banyak.
"Semoga biaya itu bisa terjangkau, saya gak tau juga ya ukurannya harus dilihat juga, harganya berapa. Intinya disesuikan sama ekonomi masyarakat yang lagi susah," kata dia.
Masih Patok Harga Mahal
Siang ini, Suara.com menyambangi dua klinik yang menyediakan jasa tes swab PCR di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Hanya saja, harga untuk tes swab PCR masih berkisar di angka Rp595 ribu hingga Rp879 ribu.
Pantauan Suara.com di klinik pertama, harga untuk tes swab PCR yang hasilnya keluar dalam waktu 10 sampai 15 jam adalah Rp595 ribu. Untuk hasil yang keluar dengan segera, harganya adalah Rp675 ribu.
Masih di kawasan yang sama, di sebuah klinik kedua, kami menjumpai harga yang berbeda. Untuk tes PCR dengan kategori some day alias hasil keluar 1 X 24 jam, harganya Rp849ribu. Sementara, untuk kategori next day dengan hasil keluar 2 X 24 jam harganya Rp699 ribu.
Baca Juga: Jokowi Minta Tes PCR Murah, Fakta Klinik di Jakarta Masih Patok Harga Rp595 - Rp879 Ribu
Sang petugas mengakui, untuk dua kategori tes PCR yang tersedia, masing-masing ada biaya administrasi sebesar Rp 30 ribu. Hanya saja, ketika disinggung soal batas harga yang diintruksikan Jokowi, sang petugas tidak berani menjawab karena bukan kewenangannya.
