Infografis
Suara.com - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menuai kecaman dari berbagai pihak setelah memutuskan untuk angkat kaki di saat Taliban semakin berkuasa.
Menyadur Al Jazeera Senin (16/8/2021) ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah menyatakan kemarahannya di media sosial.
"Presiden telah meninggalkan Afghanistan ... Dia telah meninggalkan negara ini [untuk itu] Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya," tulis Abdullah di akun Facebook-nya.
Seorang politisi dari provinsi timur, yang tidak ingin disebutkan namanya, menggambarkan kepergian Ghani sebagai aib bagi negaranya.
Baca Juga: Pasukan Taliban Kepung Kota Kabul, Ingin Ambil Alih Kekuasaan Secara Damai
Politisi itu menuduh Ghani selama ini berbohong kepada warganya dan membuat orang-orang Afghanistan dalam kegelapan.
Atta Mohammad Noor, mantan komandan provinsi Balkh, juga menuduh pemerintah melakukan rencana besar yang terorganisir dan bertindak seperti pengecut.
Pernyataan salah satu kritikus Ghani tersebut mengacu pada keyakinan yang berkembang bahwa jatuhnya sejumlah provinsi dalam beberapa pekan terakhir, adalah bagian dari rencana besar yang mungkin dilakukan pemerintah.
Bulan lalu, Ismail Khan, mantan komandan mujahidin dari provinsi Herat, mengatakan hal yang sama kepada Al Jazeera dan mengklaim ada rencana di balik kejatuhan sejumlah wilayah.
Warisan Ghani
Baca Juga: Taliban Mengepung Kabul, Presiden Ashraf Ghani Tinggalkan Afghanistan
Presiden Ashraf Ghani bertolak ke Tajikistan pada Minggu (15/8/2021) waktu setempat. Di postingan akun Facebook-nya, ia mengklaim keputusan tersebut untuk mencegah pertumpahan darah.
Seorang mantan anggota Dewan Keamanan Nasional mengatakan meskipun kepergian presiden itu dapat dimengerti, dia masih tetap merasa kecewa.
Namun, dia mengatakan sikap Ghani yang lebih memilih untuk tidak terlihat di depan umum sebagai tindakan yang tidak patriotik dan menyedihkan.
"Dia menyebabkan kekacauan di kawasan itu, memecah belah rakyat, menciptakan permusuhan di antara kelompok-kelompok etnis dan merusak demokrasi." jelas mantan pejabat NSC tersebut.
Seorang aktivis hak-hak perempuan mengatakan bahwa keputusan Ghani untuk pergi seharusnya tidak menjadi fokus negara tersebut.
"Ghani telah pergi, tetapi 38 juta orang Afghanistan masih disini." ungkap aktivis yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut.
Dia mengatakan apa pun yang mungkin atau mungkin tidak dilakukan Ghani, tanggung jawab sekarang ada pada Taliban untuk menunjukkan bahwa mereka telah berubah.
"Mereka harus membuktikan ke-Aghanian mereka dengan menunjukkan bahwa mereka akan menawarkan kita sesuatu yang berbeda dari masa lalu." katanya.
Selama berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001, Taliban memberlakukan pembatasan yang cukup keras, termasuk pada wanita yang tidak diizinkan untuk bekerja.
Seorang mantan duta besar berkata bahwa Ghani tidak akan dikenang baik oleh warganya.
"Sebagai presiden, dia bisa saja mengatur transisi politik yang tertib dan damai sebelum meninggalkan negara itu. Namun, dia tidak," kata mantan duta besar tersebut.
Mantan kepala intelijen Afghanistan Rahmatullah Nabil juga ikut memberikan kritikan keras atas keputusan Ghani untuk pergi dari negaranya.
"Selama tujuh tahun ini, terbukti bahwa apa pun yang dia katakan kepada orang-orang, dia selalu melakukan yang sebaliknya!" tegasnya.
