Suara.com - Gonjang-ganjing politik di Negeri Jiran, Malaysia tampaknya akan mencapai klimaksnya pada Senin (16/8/2021).
Pasalnya, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan menghadap Raja Malaysia di Istana Negara untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai perdana menteri.
"Ya dapat dikonfirmasi. Besok setelah rapat kabinet di pagi hari perdana menteri akan menghadap Raja Malaysia untuk mengundurkan diri dari posisinya," ujar Staf Ahli Bidang Media Menteri Tugas-Tugas Khusus Malaysia, Aneita Abdullah, Minggu (15/8/2021).
Pengunduran diri tersebut, menurut Aneita, sesuai dengan aturan undang-undang setempat karena perdana menteri tidak mempunyai dukungan mayoritas di parlemen.
Baca Juga: Partai Politik Tarik Dukungan PM Malaysia, Menteri Shamsul Mengundurkan Diri
"Setelah itu menunggu Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan," ujar Aneita.
Pernyataan Aneita tersebut sekaligus mengonfirmasi sejumlah pernyataan Menteri Tugas-Tugas Khusus, Moh Redzuan pada sebuah media daring setempat.
Dalam pemberitaannya, media tersebut menginformasikan, jika seorang pemimpin Partai Pribumi Bersatu membenarkan Muhyiddin Yassin akan menyerahkan surat peletakan jabatannya kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara besok.
Anggota Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Mohd Redzuan Md Yusof mengatakan persoalan tersebut disampaikan Muhyiddin Yassin dalam pertemuan dengan anggota parlemen Bersatu selama kira-kira dua jam.
"Besok akan ada musyawarah khusus kabinet sebelum Muhyiddin menghadap Raja Malaysia untuk mempersembahkan surat peletakan jabatan," katanya.
Baca Juga: Tuding Pemerintah Gagal Tangani Pandemi, UMNO Tarik Dukungan dari PM Malaysia
Dia juga mengatakan, Muhyiddin sudah mencoba sebaik mungkin untuk mempertahankan keadaan dan kedudukan pemerintahan namun ikhtiarnya tersebut tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, sebelumnya diketahui aksi unjuk rasa terjadi di Malaysia mendesak mundurnya PM Muhyidin dari jabatannya tersebut.
Dari rumor yang beredar di kalangan warga, ada skandal korupsi yang menjadi pemicu dan juga persoalan penanganan Covid-19 serta pemilihan umum yang ditunda. (Antara)