Infografis
Suara.com - Aksi bagi-bagi sembako Presiden Joko Widodo di terminal Grogol, Jakarta Barat yang memicu kerumunan terus menuai kritik sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Syahrial mempertanyakan maksud Jokowi membagi-bagikan secara langsung bantuan sosial atau sembako kepada masyarakat di lapangan. Menurutnya, presiden tak perlu repot-repot turun lantaran sifatnya terlalu teknis.
"Apa motivasinya presiden bagi-bagi bansos hingga menciptakan kerumunan? Jika ingin membantu meringankan rakyat, artinya beliau tidak percaya dengan kinerja anak buahnya. Itukan sangat teknis, tidak harus dilakukan langsung oleh seorang presiden," kata Syahrial saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).
Syahrial menilai ada diskriminasi hukum jika pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Jokowi tidak ditindak. Ia mengatakan, seharusnya Menko Marves RI sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar bisa menindak perangkat penyelenggara aksi tersebut.
"Ada diskriminasi terhadap penegakan pelanggaran aturan. Mestinya, Koordinasi PPKM Pak Luhut memperingatkan dan menindak pihak-pihak yang memfasilitasi acara presiden tersebut," ujarnya.
Bahkan, kata dia, Luhut perlu menegur Jokowi usai aksi bagi-bagi sembakonya tersebut justru menimbulkan kerumunan. Namun, ia tak yakin Luhut akan melakukan hal tersebut.
"Ya kalau mau menegakkan aturan tanpa diskriminatif (menegur Jokowi), terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran. Tapi, mana berani Pak Luhut," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, bicara soal kewenangan sebenarnya Satpol PP bisa saja melakukan tindakan untuk membubarkan. Menurutnya, Jokowi bisa saja melakukan gaya blusukannya dengan mengatur waktu untuk menghindari kerumunan.
"Kalo presiden ingin sekali blusukan, kenapa tidak dilakukan tengah malam saja. Seperti yang sebelum-sebelumnya dilakukan, sambil bawa kamera dokumentasi dan disebarluaskan," ucapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Bonus Atlet Olimpiade Tokyo 2020, Non-Medali Dapat Rp 100 Juta
Picu Kerumunan
