Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan dihilangkannya data kematian Covid-19 merupakan langkah tidak bijak dari pemerintah.
Ia berujar seharusnya pemerintah memperbaiki sistem jika memang ada kesalahan atau keterlambatan input data.
"Bila ada kesalahan atau keterlambatan input, harusnya proses input-nya yang dievaluasi, bukan indikatornya yang dihapus, error-nya di mana, sistemnya kurangnya apa?" kata Politisi Partai Nasdem itu kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).
Nurhadi memandang keberadaan angka kematian sangat penting sebagai indikator penanganan Covid-19.
Baca Juga: Penjelasan Lengkap Jubir Luhut soal Data Kematian COVID-19 Dihapus
Bahkan kata dia seharusnya pemerintah dapat menyajikan lebih rinci data kematian pasien Covid-19, mulai dari pasien komorbid maupun pasien yang sudah divaksin atau belum.
"Di sisi lain, saya kira dihapusnya indikator data kematian sangat aneh. Justru data kematian seharusnya menjadi indikator utama," kata Nurhadi.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan terkait menghilangnya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurutnya, angka kematian itu tidak dipakai untuk sementara karena datanya merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa pekan ke belakang.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," tutur Jodi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/8/2021).
Baca Juga: Jubir Luhut Klaim Laporan Data Kematian Covid-19 Kerap Dicicil, jadi Kurang Update
Jodi lantas mengungkap kalau pemerintah pusat menemukan banyaknya angka kematian yang ditumpuk-tumpuk lantaran pelaporannya dilakukan secara menyicil. Itu juga yang menyebabkan pelaporan menjadi terlambat dan mengakibatkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di daerah.
"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," ucapnya.
Akan tetapi, Jodi menyebut kalau data kurang baru itu juga bisa terjadi lantaran banyak kasus aktif yang tidak terupdate lebih dari 21 hari.
Guna mengatasi hal tersebut, Jodi menegaskan kalau pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," bebernya.
Sembari menunggu proses itu, Jodi menuturkan bahwa untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
