Infografis
Suara.com - Beredar di kalangan awak media adanya surat instruksi atau arahan PDIP terhadap seluruh elemen kadernya dari mulai DPP hingga kepala daerah untuk tidak memberikan tanggapan soal calon presiden dan wakil presiden.
Atas arahan itu kader diminta untuk lebih fokus pada skala penanganan pandemi Covid-19.
Dilihat oleh Suara.com surat arahan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Surat dikeluarkan pada 11 Agustus 2021 dengan nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021.
Dalam surat instruksi tersebut merupakan penegasan komunikasi politik. Isi surat tersebut antara lain mengingatkan kembali soal komunikasi politik sesuai surat yang sudah keluarkan sebelumnya.
Baca Juga: Politisi PDIP Bongkar Awal Mula Ide Pasang Baliho Puan Maharani di Penjuru Indonesia
Di mana untuk tiga pilar partai sebagaimana Pasal 5 huruf F ADRT PDIP yang berisi bahwa ketua umum partai bertugas, berkewenangan, bertanggungjawab serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan capres dan cawapres.
"Terhadap hal tersebut di atas, agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai," tulis dalam surat seperti dilihat Suara.com, Kamis (12/8/2021).
Surat instruksi menegaskan, agar seluruh kader PDIP fokus saja pada skala membantu rakyat menangani Pandemi Covid-19.
![Surat edaran DPP PDIP yang melarang kadernya bicarakan capres dan cawapres. [ist]](https://media.suara.com/pictures/original/2021/08/12/10295-surat-edaran-dpp-pdip-yang-melarang-kadernya-bicarakan-capres-dan-cawapres.jpg)
Salah satu Elite PDIP, Hendrawan Supratikno ketika dikonfirmasi oleh Suara.com mengenai surat instruksi yang beredar tersebut menyampaikan, kalau surat tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap kader.
"Itu penegasan saja," kata Hendrawan, Kamis (12/8/2021).
Baca Juga: Soal Baliho Puan Maharani Dimana-mana, Politisi PDIP: Ada Lapangan Kerja Baru di Masa PPKM
Dia mengatakan, bahwa instruksi serupa sudah pernah disampaikan oleh ketua umum terkait capres dan cawapres merupakan hak prerogatif.
Sementara itu ketika ditanya apakah surat instruksi tersebut muncul usai ramai baliho-baliho Puan Maharani diperbincangkan, Hendrawan menjawab diplomatis.
"Tidak. Supaya tidak disalahtafsirkan," tuturnya.
