Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur. Kali ini, Staf Penilaian di KJP Wahyoho Adi dan rekan, Rafli Akbar Rafsabjani dijadwalkan diperiksa pada Kamis, (12\8\2021) hari ini.
Rafli dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI) dan lainnya.
"Kami periksa Rafli dalam kapasitas saksi untuk tersangka RHI ( Rudy Hartono Iskandar)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Selain Rafli, penyidik KPK juga memanggil dua saksi pihak swasta mereka yakni Minan dan Parid Ridwan. mereka pun juga diperiksa untuk tersangka Rudi.
Baca Juga: Periksa Pimpinan DPRD hingga Pejabat DKI, PSI: KPK Harus Bongkar Mafia Tanah di Jakarta
Selain Rudi, KPK juga telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus yang sama. Mereka di antaranya, yakni Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian; Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Korporasi PT Adonara Propertindo; dan Direktur Utama PT. Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles.
KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul telah melawan hukum. Di mana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.
Tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan di awal antara Anja dengan Perumda Jaya, sebelum proses negosiasi dilakukan.
Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.
"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Geledah Kantor Sambas Wijaya, KPK Sita Barbuk Kasus Korupsi Dinas PUPR Banjarnegara
Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
