Infografis
Suara.com - Politisi PDIP, Kapitra Ampera buka-bukaan mengenai awal mula ide baliho Ketua DPR Puan Maharani. Ia mengungkap alasan pihaknya memasang baliho "Kepak Sayap Kebhinekaan" Puan di penjuru Indonesia.
Kapitra menjelaskan pemasangan baliho Puan Maharani bukan agar semaki dikenal. Menurutnya, putri Megawati Soekarnoputri itu sudah terkenal di Indonesia tanpa baliho sekalipun.
"Kan ibu Puan juga sudah dikenal kok di seluruh Indonesia ini. Jadi sebenarnya enggak perlu pakai baliho juga dikenal," ujar Kapitra Ampera dalam acara Catatan Demokrasi di YouTube tvOneNews seperti dikutip Hops.id -- jaringan Suara.com, Kamis (12/8/2021).
Kapitra mengungkap baliho Puan Maharani sebenarnya merupakan inisiatif dari para kader partai di berbagai daerah. Ia juga menjelaskan penggunaan bahasa yang dipakai memang dibuat harmonis.
Baca Juga: Jargon Mirip Baliho Puan Maharani, Kepak Sayap Kemanusiaan di Solo Bagikan Makanan Gratis
"Itu inisiatif dari kader, dari bawah, bottom up. (Pemasangan ini) inisiatif, bahasa-bahasa di baliho itu kan bahasa-bahasa yang sangat harmonis," jelasnya.
Meski baliho inisiatif kader di daerah, Kapitra mengakui jika baliho memang membutuhkan persetujuan elite partai untuk dipasang.
Kapitra sendiri menegaskan pemasangan baliho Puan Maharani sama sekali tidak melanggar konstitusi partai. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk tidak berlarut-larut dalam mempermasalahkan baliho "Kepak Sayap Kebhinekaan".
Ia bahkan menyebut pihak-pihak yang tidak terima dengan baliho Puan memiliki kedangkalan berpikir. Menurutnya, pihak-pihak itu hanya menilai dari kacamata subyektif mereka.
"Ini namanya inisiatif. Inisiatif yang dibuat itu bukan melanggar konstitusi partai. Jadi enggak ada yang salah, yang salah itu adalah orang yang menilainya dengan kacamata subjektif, dengan kedangkalan berpikir,” tegasnya.
Baca Juga: Pilpres 2024: Puan Maharani Lebih Cocok sama Anies daripada Prabowo, Ini Alasannya
"Cuma karena kita melihat dalam aspek banality of political, kedangkalan berpolitik, semua itu dianggap suatu permasalahan yang dipertentangkan menjadi suatu konflik dan polemik," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Kapitra juga membahas mengenai elok tidaknya Puan Maharani memasang baliho semasa pandemi Covid-19. Ia menyebut pandemi Covid-19 tidak serta merta bisa merampas hak politik orang lain.
Kapitra bahkan mengklaim baliho Puan Maharani sudah membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, ia menilai baliho Puan tetap bermanfaat di tengah PPKM Darurat.
"Sekarang begini, apakah dengan ada pandemi itu, semua hak-hak politik manusia dirampas? Pandemi itu sudah diatasi oleh eksekutif, dan legislatif kerja mengawasi eksekutif, bagaimana pandemi ini diatasi. Tapi ada hak-hak personal yang melekat ya, yang juga tidak boleh dirampas," tandanya.
"Kedua, kalau baliho itu dibuat, itu kan ada lapangan kerja baru dalam masa PPKM ini ya, itu UKM kan hidup jadinya. Jadi ada cross-job namanya ya, sehingga semua itu punya kemanfaatan," pungkasnya.
