Infografis
Suara.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai wacana pengambilan rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan tidak bisa dilakukan begitu saja oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya diperlukan kajian terlebih dahulu.
"Saya kira perlu dikaji dulu (wacana pengambilan rumah dinas)," kata Agung saat dihubungi Suara.com, Rabu (11/8/2021).
Kendati begitu, Agung tak memberikan pernyataan secara gamblang terkait wacana tersebut. Termasuk apakah pengambilan rumah dinas tersebut benar-benar akan dilakukan.
Minta Solusi
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi sebelumnya meminta jika wacana pengambilan rumah dinas DPR itu harus diiringi dengan solusi. Apalagi alasan pengambilalihan karena rumah dinas dianggap tidak dimanfaatkan oleh Dewan. Pasalnya, dikatakan Baidowi bahwa tidak semua rumah dinas itu kosong, melainkan dihuni oleh anggota DPR.
"Kalau alasannya tidak dipakai itu banyak rumah pejabat selain DPR itu banyak tidak dipakai itu. Misalkan dilihat saja jalan-jalan ke rumah pejabat-pejabat banyak yang tidak ditempati apakah itu juga mau diambil alih?" kata Baidowi kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).
"Jadi harus ada solusi, tidak hanya ambil alih begitu saja," sambungnya.
Baidowi mengatakan, memang sudah sejak lma ada wacana terkait perumahan DPR yang dinilai memboroskan anggaran. Di mana, ada wacana fasilitas rumah dinas itu digantikan dengan pemberian uang kepada Dewan.
"Sudah sejak lama memang ada wacana kalau perumahan DPR itu memboroskan anggaran. Lebih baik diganti kaya take home pay itu diganti uang sewa saja setiap bulan. Itu jumlahnya lebih kecil dan langsung masuk ke anggota," kata Baidowi.
Baca Juga: Dinilai Boroskan Anggaran, Ada Wacana Rumah Dinas DPR Diganti Take Home Pay?
Namun begitu, sebagai anggota DPR yang menempati rumah dinas, Baidowi mengaku menyerahkan bagaimana kemudian mekanisme yang tepat terkait fasilitas rumah untuk Dewan.
