Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami mekanisme pengusulan dan pembahasan anngaran BUMD DKI Jakarta dalam pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur yang berujung rasuah.
Keterangan itu digali penyidik KPK saat memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Politisi Gerindra ini diperika sebagai saksi untuk tersangka eks Direktur Utama PT. Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles dan tersangka lainnya.
"Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (11/8/2021).
Selain itu, kata Ali, Taufik juga dicecar mengenai apakah mengetahui proses penjualan lahan Munjul. Termasuk penyidik menanyakan perkenalan Taufik dengan salah satu tersangka yakni, Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI).
Baca Juga: Korupsi Lahan Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati
"Saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar)," ucap Ali
Selain Taufik, penyidik antirasuah juga merampungkan pemeriksaan saksi eks Plh Badan Pembinaan BUMD Periode 2019 Riyadi. Ia, ditelisik KPK mengenai proses regulasi dalam program DP 0 rupiah.
"Didalami mengenai pengetahuan saksi terkait bagaimana proses regulasi terkait program DP 0 rupiah," imbuhnya.
Selain Yoory, KPK juga telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus yang sama. Mereka di antaranya, yakni Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian; Wakil Komisaris PT Adonara Propertindo Anja Rutunewe; Korporasi PT Adonara Propertindo; dan Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar (RHI).
KPK menduga PT Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul telah melawan hukum. Di mana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.
Tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan di awal antara Anja dengan Perumda Jaya, sebelum proses negosiasi dilakukan.
Baca Juga: Kasus Lahan Munjul, KPK Cecar 3 Pejabat BPKD DKI soal Pengelolaan Dana APBD
Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.
"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.
Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
