Infografis
"Berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya hak DPR betul betul dipakai, dijalankan dalam rangka mengawasi dan mengontrol jalannya trayek pemerintahan," tuturnya.
"Arif Puyono sudah benar mengingatkan DPR dengan budget keuangan negara yang high cost namun ngak maksimal mengawasi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat," sambungnya.
Lebih lanjut, Pangi menyadari memang banyak kebijakan pemerintah yang dirasa kurang efektif, namun justru DPR RI malah cenderung diam.
"DPR kehilangan marwah dan legitimasi di mata rakyat. Takut sama partai dan perintah partai. DPR dikendalikan eksekutif, seolah olah kita ini nggak punya institusi dan anggota parlemen, dulu ada Fahri Hamzah, sekarang tiarap semua anggota DPR-nya," katanya.
Tantangan Poyuono
Untuk diketahui, Arief awalnya menyoroti sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang coba kritis terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi.
Dia menyoroti kritikan Puan soal aturan makan di rumah makan yang dibatasi selama 20 menit dalam PPKM.
Kemudian ia juga menyoroti kritik yang dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas soal penangan pandemi.
"Kalau cuma kritik dan kritis kepada pemerintah dalam hal penanganan covid yang dianggap morat-morit dan banyak jatuh korban nyawa masyarakat artinya sudah cukup untuk DPR RI menggelar Mosi tidak percaya pada pemerintahan Jokowi atas penanganan covid-19 apalagi tidak sedikit dana negara yang dikeluarkan untuk penanganan covid," kata Arief kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).
Baca Juga: Disebut Cuma Jago Adu Bacot, DPR Ditantang Aksi Mosi Tak Percaya soal Covid ke Jokowi
Menurut Arief dengan menyampaikan hak mosi tidak percaya kepada pemerintah justru akan terlihat apakah anggota DPR RI ini mewakili rakyat atau mewakili pemerintah. Ia mengatakan, harus ada aksi nyata.
