Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) turut menyoroti terkait rencana Kemendikbudristek yang akan menyediakan laptop Chromebook khusus untuk pengajar dan siswa dengan anggaran hingga Rp 3,7 triliun selama 2021. Soal potensi mark up hingga pungli jadi catatan.
Peneliti ICW, Dewi Anggraini, mengatakan potensi terjadinya mark up dan pungli harus menjadi fokus terkait pengadaan laptop tersebut. Pertama adanya bahasa yang membebaskan Dinas Pendidikan diberikan kebebasan dalam menentukan kebutuhan justru berpotensi terjadinya mark up.
"Dengan bahasa spesifikasi minimal dan pemda atau dinas pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan kebutuhan teknologi komunikasi infotmasi atau berupa laptop mana yang boleh dibeli akan membuat peluang pemahalan harga atau mark up harga dari laptop tersebut," kata Dewi dalam sebuah diskusi daring, Selasa (10/8/2021).
Kemudian Dewi mengingatkan, soal potensi adanya pungutan liar alias pungli dari imbas pengadaan laptop ini. Hal itu ditenggarai ketidaktahuan masyarakat proses assesment pengadaan laptop tersebut.
"Nah yang mana memungkinkan kalau misalnya ada satu sekolah atau satu daerah tidak mendapatkan laptop atau sebenarnya butuh atau ingin mendapatkan laptop kemudian rentan akan terjadi pungli," tuturnya.
Lebih lanjut, Dewi mengatakan semua potensi tersebut sangat rentan terjadi di daerah-daerah. Potensi mark up dan pungli dilakukan dengan dalih semata-mata untuk bantuan.
Pengadaan Laptop
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbusristek) akan menggelontorkan dana hingga Rp 3,7 triliun selama 2021 untuk menyediakan layanan laptop untuk pelajar.
Hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya terkait anggaran tersebut. Menanggapi hal itu, Kemendikbudristek rencananya akan menyediakan laptop Chromebook khusus untuk pengajar dan siswa.
Baca Juga: Jokowi Didesak Tegur Moeldoko Soal Ivermectin, Ngabalin: ICW Buat Fitnah Murahan
Bukan hanya laptop, Direktur Jenderal pendidikan vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyalurkan berbagai perangkat pendukung belajar kepada sekolah.
