Infografis
Suara.com - Pemimpin Redaksi Cenderawasih Pos sekaligus Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireuw menjadi korban teror berupa pengerusakan kendaraan oleh orang tak dikenal di Jayapura, Papua. Komnas HAM Papua pun langsung turun tangan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP.
Tim Komnas HAM Papua dipimpin langsung oleh Frits B Ramandey selaku Ketua Komnas HAM perwakilan bumi cendrawasih.
Frits menjelaskan, kronologi awal kejadian yakni pada 7 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB. Kala itu korban bersama dengan istri dan anaknya datang ke Dermaga penyebrangan ke Kampung Tobati/Enggros.
Korban bersama keluarga hendak pergi ke Kampung Engross mengantar bahan makanan untuk orang tua. Kendaraan mobil yang ditumpangi Lucky ditinggal dan terparkir di kawasan Dermaga.
Baca Juga: 16 Agustus, Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan Skandal TWK KPK, Fakta Apa yang Terkuak?
Namun sekembalinya Lucky dan keluarga dari rumah orang tuanya, kendaraan roda empatnya tersebut hancur. Terlihat kaca mobil bagian pecah.
Menyikapi hal tersebut, Komnas HAM Papua sampaikan sejumlah sikapnya. Pertama, jurnalis merupakan profesi yang mulia melihat tugasnya menyalurkan aspirasi rakyat. Sehingga, menurut Frits jurnalis perlu juga dilindungi oleh negara.
"Kedua, Komnas HAM menolak dengan tegas perilaku intimidasi yang dilakukan oknum atau kelompok dan atau aktor intelektual kepada wartawan senior pemimpin redaksi cenderawasih pos Jayapura, Lucky Ireuw, yang juga ketua AJI Jayapura," kata Frits dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).
Kemudian ketiga, berdasarkan olah TKP tim Komnas HAM Papua memiliki kesimpulan adanya dugaan perusakan dilakukan secara terencana.
"Hal itu ditandai dengan tindakan berulang sebanyak kurang lebih tiga kali untuk pengrusakan kaca mobil," ujarnya.
Baca Juga: Komnas HAM Panggil PT Kereta Cepat Indonesia China Terkait Pencemaran Lingkungan
Keempat, Frits dan pihaknya mendesak Kapolresta Jayapura untuk menindaklanjuti laporan polisi korban. Sehingga pelaku dapat diusut dan ditangkap segera.
"Meminta Kapolda Papua untuk memberikan dukungan personil dan alat dalam mengungkap kasus tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut, yang terakhir kepada pemerintah setempat Komnas HAM mendesak agar ditambah CCTV di sekitar TKP. Pasalnya, dalam olah TKP, tim sempat kesulitan.
