Infografis
Suara.com - Ledakan jumlah positif covid-19 di luar Pulau Jawa - Bali diprediksi bakal terjadi akhir tahun 2021. Selain itu, gelombang pasang pandemi itu disebut bakal lebih buruk dari Jawa - Bali.
Kondisi tersebut disebabkan kompleksitas geografis di Indonesia, infrastruktur layanan kesehatan minim, jumlah tenaga kesehatan sedikit, dan persoalan sosial yang masih tidak memercayai virus corona.
Karena itulah pemerintah Indonesia didesak untuk segera memperketat mobilitas masyarakat demi mencegah terjadinya "survival of the fittest" di wilayah pedalaman.
Lembaga pemantau Covid, Lapor Covid-19, menyebutkan peningkatan kasus infeksi virus corona tidak hanya terjadi di lima provinsi seperti yang dikatakan Presiden Jokowi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Riau.
Baca Juga: Rumah Sakit di Medan Dirikan Tenda Darurat Gegara Bed Pasien Covid-19 Penuh
Tapi lonjakan kasus sudah merembet ke provinsi lain di antaranya Sumba Timur dan Maumere di Nusa Tenggara Timur; Sumbawa dan Lombok di Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono, berkata ledakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali merupakan peristiwa yang sudah terprediksi lantaran pemerintah tidak bersungguh-sungguh menghentikan mobilitas masyarakat ketika Jawa dan Bali mengalami puncak Covid-19 pada Juli lalu.
Sehingga menurut Donie, ledakan infeksi virus corona di pulau-pulau lain akan terjadi secara beruntun dengan kondisi yang lebih buruk.
"Karena infrastruktur layanan kesehatan tidak sebaik Pulau Jawa, tenaga kesehatan tak sebanyak di Jawa. Jadi itu akan memengaruhi. Belum lagi nanti salah satu masalahnya kelangkaan oksigen yang terkait dengan jalur distribusi," ujar Donie Riris Andono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (08/08).
Imbas dari kondisi itu, sambungnya, orang-orang akan kesulitan mencari dan mendapatkan rumah sakit sehingga angka kematian sudah pasti melonjak.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Mulai Turun, PPKM Level 4 Bakal Diperpanjang?
"Makanya pemerintah harus menyiapkan rumah sakit tambahan, membangun shelter berbasis komunitas, dan memperketat PPKM."
BBC Indonesia berusaha meminta tanggapan kepada pemerintah, tetapi hingga berita ini diterbitkan pada Senin (09/08) permintaan kami belum ditanggapi.
Namun dalam Rapat Evaluasi PPKM level 4 Sabtu lalu, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah membatasi mobilitas masyarakat merujuk pada ledakan kasus positif di lima provinsi
'Gelombang ledakan Covid di luar Jawa terjadi hingga akhir tahun'
Sejalan dengan Donie, salah satu inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif, memperkirakan gelombang ledakan Covid-19 di luar Jawa dan Bali akan terjadi hingga akhir tahun.
Namun begitu, kata dia, angka resmi kematian di rumah sakit akan lebih rendah daripada di luar rumah sakit karena terlambat ditangani akibat termakan hoaks "takut di-Covid-kan oleh rumah sakit".
"Problem yang kami khawatirkan terjadi under reported kasus dan kematian karena mereka walau sudah sakit belum tentu mau ke rumah sakit," imbuh Ahmad Arif.
"Nah ini seolah-olah kasus relatif kecil, angka kematian relatif kecil, tapi total kematian sangat tinggi. Ini yang perlu diantisipasi."
Itu mengapa ia sangat berharap pemerintah pusat maupun daerah segera memperketat pergerakan masyarakat untuk mencegah wabah ini masuk ke daerah-daerah pedalaman yang sangat terbatas fasilitas kesehatannya.
"Jangan sampai masyarakat pedalaman menghadapi survival of the fittest, orang yang selamat yang memiliki daya tahan tubuh yang baik dan itu tidak akan terdata jumlah kasus dan kematian."
Sejauh ini Lapor Covid-19 menerima aduan soal kelangkaan oksigen dari warga dan tenaga kesehatan di sejumlah daerah seperti Kota Jayapura di Papua; Lombok dan Sumbawa di NTB; dan Kalimantan Tengah.
Permintaan oksigen ini, kata Ahmad Arif, mengindikasikan terjadinya ledakan kasus di wilayah perkotaan dan akan menjadi permasalahan yang rumit lantaran sumber produksi oksigen di luar Jawa sangat terbatas.
Untuk mengirim ke luar pulau pun, ujarnya, tidak mudah.
"Saya membayangkan ini akan menjadi persoalan berat di daerah-daerah yang infrastruktur medisnya terbatas."
Seperti apa ketersediaan oksigen di daerah?
Seorang warga Samarinda, Kalimantan Timur, Mirna, bercerita ia sekeluarga positif terinfeksi Covid-19 dua pekan lalu.
Tapi sebelum divonis Covid-19, Mirna dan suaminya sempat berobat ke "mantri" namun tidak kunjung sembuh. Karena itulah ia dan suaminya memeriksakan diri ke klinik.
"Diperiksa di IGD dokter bilang dari gejala mengarah ke Covid-19. Setelah di-swab, hasilnya positif."
Mirna sekeluarga memilih isolasi mandiri di rumah. Tapi kondisi sang suami makin menurun.
"Di rumah bapak sesak napas."
Mirna lalu meminta anaknya yang lebih dahulu sembuh untuk mencari oksigen di lima lokasi, tapi hasilnya nihil.
"Cari ke apotek dan toko-toko oksigen semua kosong. Jangankan oksigen, tabungnya saja susah dapat," ujar Mirna kepada wartawan Lamanele yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Sebagai ganti oksigen, Mirna membuat uap dari air rebusan untuk melancarkan pernapasan sang suami lantaran kondisinya terus memburuk.
"Uap air panas saya fokuskan ke rongga hidung ditambahkan minyak kayu putih."
Mirna juga berkata, tak cuma oksigen yang langka, obat-obatan yang diresepkan dokter juga sama. Kalaupun ada, harganya sangat mahal.
"Ada namanya obat Oseltamivir kami cari harganya Rp300.000. Tapi kami tak dapat sampai sekarang. Selain mahal, obat ini langka di sejumlah apotek."
Gara-gara obat langka, Mirna beralih ke obat-obatan herbal yang dikirim kerabatnya.
Setelah dua pekan kini kondisi dirinya dan suaminya mulai membaik meski belum pulih sepenuhnya. Karena itu, ia berharap pemerintah segera menyediakan obat dan oksigen.
"Obat dan oksigen itu paling dibutuhkan. Kami harap pemerintah bisa penuhi saat orang-orang dalam kondisi darurat."
Warga Samarinda lainnya, Ayi, juga mengalami kejadian serupa.
Sang ayah terinfeksi Covid-19 dan mengalami gejala berat, saturasi oksigen di bawah normal yakni 80%. Ia lalu membawa ayahnya ke rumah sakit, tapi ditolak karena penuh.
Selama perawatan di rumah, Ayi terus mencari-cari tabung oksigen, tapi tak ada yang tersisa. Hingga akhirnya meninggal 4 Agustus silam.
"Susah banget cari barangnya (tabung oksigen). Saya cari ke apotek Kimia Farma dan Promadika, semua tak ada."
Ayi berharap tidak ada lagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri meninggal gara-gara tidak kebagian tabung oksigen.
"Kalau kondisi begini terus, makin banyak yang tidak tertolong. Pasien isolasi mandiri di rumah cuma mengandalkan oksigen saja."
'Stok tabung oksigen di Medan habis sejak sebulan lalu'
Di Medan, Sumatera Utara, lebih dari lima toko yang menjual alat kesehatan kehabisan stok tabung oksigen medis.
Seorang pegawai toko Harumei, Zulkarnain, mengatakan stok tabung oksigen kosong sejak satu bulan lalu.
Kalaupun ada, kata dia, para penjual memilih menjual ke kalangan tertentu dengan harga "naik tajam". Untuk satu paket tabung oksigen kapasitas satu meter kubik berserta isi kini dijual seharga Rp4 juta. Padahal harga normalnya hanya sekitar Rp1 juta.
"Kosong. Semenjak angka Covid-19 kemarin naik, habis semua dibeli orang. Sudah bukan hitungan minggu lagi, sudah hampir sebulan ini kosong," kata Zulkarnain kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Atas kelangkaan ini, dia mengaku hanya bisa menunggu dan tidak bisa memastikan kapan stok di tokonya kembali normal. Sebab mencari stok tabung oksigen di tempat lain, juga nihil.
Kondisi yang sama juga dialami toko alat kesehatan Krakatau di Jalan Sutomo Ujung, Medan. Pegawai toko, Novi, menuturkan kelangkaan tabung oksigen sudah terjadi sejak sekitar sebulan lalu.
"Kosong. Sudah sejak lama kosong. Kami belum tahu kapan ada lagi stok," kata Novi.
Novi berkata, kini tokonya hanya melayani isi ulang oksigen dengan syarat harus dengan tukar unit tabung. Harga yang dipatok sebesar Rp50 ribu untuk kapasitas tabung satu meter kubik.
Ia mengakui harga satu paket tabung oksigen kini lebih mahal berkali lipat dari harga normal.
Apa yang akan dilakukan pemerintah?
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan terjadi kenaikan signifikan di lima provinsi yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat, dan Riau.
Hingga 5 Agustus kemarin, kasus aktif di Kaltim telah mencapai 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.489, Sumbar 14.496, Riau 13.958.
Pada Jumat, 7 Agustus 2021 angka kasus Covid-19 di Sumut melonjak naik jadi 22.892. Di Riau kasusnya juga bertambah jadi 14.493, dan di Sumbar meningkat jadi 14.712.
Jokowi meminta para kepala daerah merespon dengan cepat dengan membatasi mobilitas masyarakat.
"Kalau kasusnya gede seperti itu, aktivitas masyarakatnya direm. Yang paling penting gubernur harus tahu, Pangdam tahu. Mobilitas yang harus direm paling tidak 2 minggu," kata Jokowi, Sabtu (07/08).
Setelah itu, Jokowi meminta Panglima TNI untuk semakin menggencarkan pengetesan dan pelacakan. Jokowi menegaskan kedua hal tersebut sangat terkait dengan kecepatan, agar para pasien positif tidak berkeliaran dan menyebarkan virus.
Jokowi juga berpesan pada para kepala daerah untuk menyiapkan lokasi isolasi terpusat di wilayah masing-masing.
Berbagai sarana umum seperti sekolah, balai, gedung olahraga, ia minta dialihfungsikan jadi lokasi isolasi terpusat bila memang dibutuhkan.
Pemerintah sebelumnya memutuskan menerapkan Pembelakuan Pembatasan Mobilitas Masyarakat (PPKM) level 4 di 141 kabupaten/kota. Di luar Pulau Jawa, aturan pembatasan itu dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Riau di Pekanbaru; empat kota/kabupaten di Sumatera Selatan.
Kemudian di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung.
Di Kalimantan, pemberlakuan PPKM level 4 diterapkan di Kota Pontianak; Kalimantan Barat; dua kabupaten dan satu kota di Kalimantan Utara; Kota Mataram di NTB; Sikka, Sumba Timur, dan Kupang di NTT; dan Papua.
Penerapan PPKM level 4 akan berlangsung hingga 9 Agustus.
