Cek Fakta
Suara.com - Terdakwa eks Menteri Sosial Juliari Batubara kembali akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin (9/8/2021) hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa.
Jaksa sebelumnya menuntut Juliari Batubara dengan hukuman 11 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Bansos Se-Jabodetabek tahun 2020.
"Iya, dari PH (penasihat hukum) dan pak Juliari juga (akan membacakan pledoi)," Kata tim penasihat hukum Maqdir Ismail dihubungi, Senin (9/8/2021).
Selain pidana badan 11 tahun. Jaksa KPK juga menuntut Juliari membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.
Baca Juga: Kasus Korupsi Bansos, Anak Bupati Bandung Barat akan Segera Diadili
Jaksa juga meminta majelis hakim nanti dalam putusannya agar terdakwa Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.
Dalam dakwaan jaksa, Juliari telah menerima uang korupsi bansos corona paket sembako se-Jabodetabek tahun 2020 mencapai Rp 32,4 miliar lebih. Uang semua itu didapat melalui dua anak buahnya Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
Jaksa KPK merinci uang -uang yang diterima Juliari dari total Rp 32,4 miliar lebih itu. Pertama, Juliari mendapatkan dari Direktur Utama PT. Mandala Hamonangan Sude Harry Van Sidabuke mencapai Rp 1.280.000.000.00.
Kemudian, dari Direktur Utama PT. Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja mencapai Rp 1.950.000.000.00. Selanjutnya, dari sejumlah vendor-vendor paket sembako mencapai Rp 29.252.000.000.00.
Uang puluhan miliar yang diterima Juliari itu, untuk memuluskan perusahaan milik Ardian dan Harry serta vendor-vendor lain agar mendapatkan jatah pengadaan paket sembako.
Baca Juga: Dinar Candy Berbikini Tolak PPKM Diancam 10 Tahun Bui Dibandingkan dengan Hukuman Koruptor
Dalam perkara ini, Juliari didakwa dalam pasal Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Kedua : Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
