Infografis
Dirangkum dari pemberitaan sejumlah media massa, protes seperti itu pernah berlangsung di antaranya di Medan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pada 2007 silam di Medan, Sumatera Utara, puluhan buruh di antaranya perempuan menggelar protes bertelanjang dada sebagai simbol menunjukkan pemerintah yang disebut tidak malu karena abai terhadap nasib buruh. Protes ini buntut PHK dan kasus hukum yang menimpa buruh salah satu perusahaan properti.
Pada 2019, kelompok ibu-ibu masyakat adat di Kabupaten Toba Samosir bertelanjang dada dan mengadang aparat—yang membawa alat berat untuk pembersihan areal, memasuki kebun mereka.
Pada 2020, di Nusa Tenggara Timur, perempuan Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan pun melakukan perlawanan serupa karena menolak lahan mereka digusur. Aksi tersebut saat itu sempat diwarnai penangkapan oleh aparat.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan aksi-aksi semacam itu menjadi salah satu bentuk perlawanan. Dan tak seharusnya disikapi dengan pemidanaan.
"Itu kan karena sudah tidak didengar sejak lama kemudian jadi itu aksinya. Jadi harusnya kemudian yang dilihat isinya [isi protesnya]," kata Asfin.
Bagaimana agar hukum tak diskriminatif terhadap perempuan?
Pendekatan pidana yang digunakan polisi untuk merespons protes perempuan menurut Asfin, menunjukkan sistem hukum di Indonesia masih mendiskriminasi perempuan. Bukan saja dari segi aturan normatif melainkan juga perspektif penegak hukum.
"Hukum di Indonesia memang sangat patriarkal baik dari sudut normanya maupun penerapannya, penegakan hukumnya," terang dia.
Aksi Dinar Candy juga mengundang perbedaan pendapat di kalangan warganet. Sebagian mengkritik proses hukum polisi tapi beberapa lainnya mencuitkan dukungan.
Baca Juga: Jadi Tersangka Pornografi, Dinar Candy Stres dan Sesak Napas
Akun @erasmus70 misalnya, menyebut proses hukum terhadap Dinar Candy diskriminatif.
