Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menilai keputusan pemecatan tidak hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari dianggap sebagai keputusan yang terlambat. Menurutnya, pemecatan yang baru dilakukan sekarang terkesan tak baik.
Hinca menjelaskan, jika dilihat Pinangki divonis Pengadilan Tinggi Jakarta pada 14 Juni 2021, namun pemecatan baru dilakukan pada 5 Agustus 2021 kemarin.
Adapun Kejaksaan RI beralasan proses pemecatan menunggu status inkracht setelah penuntut umum dan Pinangki dipastikan tidak melakukan Kasasi. Menurut Hinca seharusnya keputusan pemecatan sudah bisa keluar sejak Juli lalu.
"Padahal jangka waktu untuk mengajukan Kasasi hanya sebatas 14 Hari. Maka secara normatif, seyogyanya Keputusan Pemecatan dengan tidak hormat tersebut sudah bisa dikeluarkan bulan Juli 2021," kata Hinca kepada wartawan, Sabtu (7/8/2021).
Untuk itu, kata Hinca, pemecatan yang baru dilakukan sekarang terhadap Pinangki terkesan tidak baik di mata masyarakat. Pasalnya, Pinangki baru dieksekusi pemecatan usai publik ramai memperbincangkan.
"Peristiwa ini wajib dievaluasi, bagaimanapun Kejaksaan RI adalah Lembaga Penegak Hukum sehingga mau tidak mau menjadi salah satu wajah penegakan hukum di Tanah Air," tuturnya.
Lebih lanjut, Hinca mengatakan, Komisi III meminta agar Kejaksaan RI dituntut lebih profesional dalam menangani perkara. Menurutnya, jika ada oknum jaksa terbukti bersalah maka harus diambil tindakan tegas.
"Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa ada pihak yang diistimewakan hanya karena pangkat dan kedudukannya. Ingat prinsip Equality before the law adalah kunci negara hukum berkeadilan," tandasnya.
Baru Dipecat
Baca Juga: Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat, Segala Fasilitasnya Dicabut
Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021. Sanksi pemecatan itu dijatuhkan setelah Pinangki dinyatatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim terkait kasus korupsi.
