Sementara itu saat dihubungi terpisah, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga, mengatakan, memang sebaiknya pemasangan baliho politis tersebut dihentikan. Dia mendesak kepala daerah bertindak tegas lakukan penertiban yang langgar aturan.
"Akan lebih baik para petinggi parpol memberikan arahan tegas untuk menghentikan atau menurunkan baliho tersebut, kepala daerah juga diharapkan bertindak tegas untuk melakukan penertiban pemasangan baliho yang tidak
sesuai dengan aturan Perda terkait pemasangan baliho di ruang publik," tuturnya.
Kritik Baliho
Sebelumya, sejumlah baliho hingga papan iklan atau billboard bergambar para politisi mulai terpampang di sejumlah sudut jalanan di berbagai wilayah di Indonesia.
Mulai dari Puan Maharani, Airlangga Hartarto hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpampang dalam baliho-baliho untuk kepentingan Pilpres 2024 tersebut.
Maraknya baliho-baliho tersebut pun menuai kritik hingga sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya seperti yang disampaikan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha.
Abdillah menyindir soal pemasangan baliho-baliho besar yang dilakukan oleh Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Halo Puan, Erlangga (Ketum Golkar), Muhaimin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar-besar di sekujur Indonesia bersaing untuk pilpres yang masih 3 tahun lagi," kata Abdillah lewat cuitannya di Twitter, seperti dikutip Suara.com, Kamis (5/8/2021).
Abdillah menyayangkan justru para politisi yang memasang mukanya besar-besar di baliho untuk kepentingan Pilpres 2024 dilakukan di tengah Pandemi Covid-19. Masyarakat dinilai masih jatuh bangun hadapi pandemi.
Baca Juga: Instrumen Disukai Publik versi Survei, Penyebab Baliho Politisi Marak di Masa Pandemi?