Cek Fakta
Suara.com - Pos Indonesia yang merupakan perusahan layanan pengiriman didorong untuk menyalurkan bantuan sosial tunai langsung ke rumah penerima. Tujuannya, untuk mencegah kemunculan klaster baru penyebaran Covid-19 jika penyaluran BST terpusat di suatu titik.
Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies Jerry Massie mengatakan penyaluran BST terpusat di suatu titik terbukti menimbulkan kerumunan warga.
"Akan terjadi lagi kerumunan warga dan juga klaster baru muncul, bisa klaster pos juga bisa jadi varian baru," kata Jerry dalam pernyataan tertulis, hari ini.
Menurut Jerry, perbaikan teknis penyaluran BST tak bisa hanya menjadi tanggungjawab Pos Indonesia. Kementerian Sosial juga harus menunjukkan tanggungjawab pada publik, mengingat BST memang program Kemensos.
Baca Juga: Astra dan Kementerian Perhubungan Serahkan Bantuan Sosial pada Masyarakat di Bandung
Bagaimana pun, Pos Indonesia hanya mitra yang terikat kerjasama dengan Kemensos.
"Carut-marut penyaluran BST oleh Pos seharusnya juga ditilik dari ketentuan kerjasama yang terbangun antara Pos Indonesia dengan Kemensos," kata Jerry.
"Boleh jadi, nilai nominal kerjasamannya memang tidak cukup bagi Pos untuk teknis penyaluran langsung ke rumah penerima BST. Nah ini, Kemensos harus terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik."
Kemensos menyerahkan mandat kepada Pos indonesia untuk menyalurkan BST secara serentak di Indonesia.
BST ditargetkan diberikan ke 10 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp12 triliun.
Baca Juga: Dear Mahasiswa, Pemprov Riau Bakal Kucurkan Beasiswa Bantuan Sosial
BST diberikan ke PKM sebesar Rp600 ribu, yang diperuntukkan bulan Mei dan Juni, atau penyaluran tahap 14 dan 15 yang diberikan sekaligus. Pada 24 Juli lalu, Pos Indonesia tancap gas untuk mengejar target penyaluran BST hingga di tangan KPM.
Namun dengan adanya keterbatasan mobilitas masyarakat, Pos Indonesia diminta agar menyalurkan BST secara antaran langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat atau door to door.
Mekanisme ini dianggap efektif untuk mencegah kerumunan saat pembagian BST dan KPM tidak perlu keluar rumah, sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19.
Dalam impelementasinya, Pos Indonesia tidak mampu untuk mengatur jadwal pengambilan BST sehingga hampir semua daerah terjadi kerumunan saat antre saat BST disalurkan. Bahkan, kerumunan itu disaksikan langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Muhadjir menyoroti sistem penyaluran bantuan sosial oleh Pos Indonesia yang memicu kerumunan orang di kantor pos.
"Kalau bisa jangan seperti ini berkumpul di kantor pos, bantuan bisa disalurkan lewat RT/RW," kata Muhadjir di Banjarmasin, Rabu (4/8/2021).
Jerry memberikan masukan, bisa saja dua sampai tiga keluarga berkumpul diatur kepala lingkungan RT/RW biar tak banyak yang berkumpul.
"Di luar negeri baik surat dan apapun langsung di bawa petugas pos. Yang utama data kelayakan penerima bansos itu jelas," kata Jerry.
