Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut persidangan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam perkara korupsi bansos Se-Jabodetabek tahun 2020, bisa dijadikan pintu masuk untuk dapat menjerat keterlibatan pihak lain.
Meski begitu, KPK tentunya menghormati persidangan yang kini masih berjalan. Jaksa KPK dipastikan selama proses berjalannya sidang tentu mencatat bila menemukan fakta fakta baru.
"Berbagai fakta yang muncul selama proses persidangan terdakwa Juliari P Batubara dan kawan-kawan benar bisa dijadikan sebagai salah satu pintu awal untuk membuka kembali adanya pihak-pihak yang diduga turut terlibat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (5/8/2021).
Ali memastikan lembaganya tentu melakukan pendalaman dengan meminta keterangan berbagai pihak berdasarkan sesuai fakta dalam sidang.
"Yang diduga mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana korupsi dimaksud," ujar Ali.
"Kami masih ikuti proses persidangan ini dan berharap dalam putusan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkanya sehingga makin menguatkan fakta-fakta tersebut untuk dapat didalami lebih lanjut."
Juliari Dituntut 11 Tahun Bui
Jaksa KPK sebelumnya menuntut hukuman 11 tahun penjara kepada Juliari. Selain pidana badan, Juliari juga turut membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.
"Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa M. Nur Aziz dalam pembacaan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2021).
Baca Juga: Giri Suprapdiono Pasang Foto Ketua KPK Firli Bagikan Bansos Bersama Eks Mensos Juliari
Jaksa juga meminta majelis hakim nanti dalam putusannya agar terdakwa Juliari membayar uang pengganti sebesar Rp 14.5 miliar. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.
