Suara.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa buruknya penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya disebabkan oleh dampak sosial dan ekonomi semata, tapi juga oleh ‘politisi ikan lele’.
Menurut Mu’ti, istilah Politisi Ikan Lele adalah ungkapan yang dipinjamnya dari Buya Syafi’I Ma’arif untuk menunjuk pada mereka yang senang tampil memperkeruh suasana dan mengadu domba.
"Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi," kata Mu'ti seperti dikutip Suara.com dari situs resmi PP Muhammadiyah, Kamis (5/8/2021).
Menurut Mu'ti, politisi ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya maka dia itu semakin menikmati kehidupannya. Untuk itu, kata dia, sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh dan memperkeruh suasana.
Baca Juga: JNE dan Maharani Kemala Foundation Kirimkan Paket Isoman Gratis untuk Warga Bali
Mu'ti kemudian menjabarkan ciri-ciri yang masuk dalam katagori politisi ikan lele. Ia mengatakan, pada umumnya para politisi tersebut bersikap partisan dan menggunakan popularitasnya sebagai pendengung.
"Misalnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Covid ini adalah buatan China, dan ini adalah cara China melumpuhkan Indonesia dan sebagainya," tuturnya.
"Saya kira pandangan-pandangan spekulatif itu tidak dapat kita benarkan tapi itu juga berseliweran di masyarakat sehingga dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu yang saya pinjam istilahnya Buya Syafii Ma’arif itu seperti politisi ikan lele," sambungnya.
Lebih lanjut, Mu'ti berharap masyarakat tak terhasut oleh para politisi ikan lele tersebut. Menurutnya, tindakan yang dilakukan para politisi tersebut tak bertanggungjawab.
"Nah Muhammadiyah tidak ingin keadaan negeri kita ini semakin terpuruk dan Muhammadiyah juga tidak ingin pandemi Covid-19 ini menjadikan kita sebagai bangsa yang sakit, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara sosial," tandasnya.
Baca Juga: Minta Kominfo Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Menambah Beban Rakyat!