Infografis
”Hasil dari Ombudsman ini berlaku menjadi hukum wajib dilaksanakan tanpa syarat apapun. Menghormati hukum berarti konsisten melaksanakan hukum yang berlaku,” kata Hotman.
“Jadi, jika berkilah dengan alasan menunggu putusan yang belum terbit dan entah kapan terbitnya, malah menunjukkan alasan saja untuk mengabaikan hukum. Itu yang kami dan juga publik pahami,” Hotman menambahkan.
Hotman menegaskan sepatutnya, Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri jangan menunda-nunda dan patuh pula kepada hukum untuk melakukan korektif atas temuan Ombudsman RI.
“Jadi, jangan memilih-milih hukum untuk ditaati, hukum itu semua peraturan perundang-undangan, supaya bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat,” imbuhnya
Sebelumnya Firli mengaku tengah mempelajari temuan-temuan oleh Ombudsman RI tersebut.
"KPK akan mengambil sikap dan nanti akan disampaikan kepada publik bagaimana sikap KPK atas pihak ORI itu. Termasuk KPK pun akan memberikan jawaban terhadap Ombudsman RI," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/8/2021).
Meski begitu, Firli menyebut pihaknya bakal tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi permasalahan TWK tersebut tengah digugat di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya ketika suatu persoalan sudah masuk ranah hukum, maka ada independensi hukum. Sehingga kewenangan lembaga lain harus tunduk pada hukum.
"Kami tahu hari ini ada pemeriksaan di MK atas gugatan beberapa pihak. Ada juga gugatan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Agung, itu kan kami patuhi. Karenanya kekuasan kehakiman disebut bebas. Karena kami meletakkan hukum adalah yang tertinggi," ujar Firli.
Baca Juga: Firli Bahuri Kembali Ambil Sumpah Penyelidik dan Penyidik KPK Berstatus ASN
Dugaan Maladministrasi TWK
