Infografis
Suara.com - Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik pengecatan ulang Pesawat Kepresidenan senilai Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar. Mardani menilai keputusan tersebut tidak bijak terlebih saat pandemi.
Ia mengatakan seharusnya pemimpin negara mesti punya standar moral dan etika. Sehingga kemudian dapat memilih menunda pengecatan kendati sudah dianggarkan.
"Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Banyak sekali PHK, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa jualan, banyak sekali masyarakat yang tidak bisa bekerja," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).
Karena itu ia meminta pemerintah terutama pemimpin negara dapat memberikan contoh bijak di tengah kondisi rakyat yang susah karena pandemi.
"Ayo pemimpin contohkan menjadi ayah bagi rakyatnya, jangan rakyatnya susah pemimpinnya ngecat sesuatu yang tidak urgen dan tidak primary need," ujar Mardani.
Respons Istana
Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono angkat bicara terkait cuitan pengamat penerbangan Alvin Lie yang mengkritisi biaya pengecatan ulang Pesawat Kepresidenan atau Pesawat BBJ 2 senilai Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar.
Bahkan Alvin menyebut hal itu sebagai bentuk foya-foya keuangan negara.
Heru menjelaskan, bahwa alokasi anggaran untuk perawatan dan pengecatan sudah dialoksikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Baca Juga: Pengecatan Pesawat Presiden Panen Kritik, Istana: Memberikan Kebanggaan Bagi Bangsa
"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru saat dikonfirmasi, Selasa (3/8/2021).
