Negara Gagal, Buruh KPBI Serukan Pasang Bendera Putih di Pabrik hingga Gang-gang Kampung

Selasa, 03 Agustus 2021 | 14:24 WIB
Negara Gagal, Buruh KPBI Serukan Pasang Bendera Putih di Pabrik hingga Gang-gang Kampung
Negara Gagal, Buruh KPBI Serukan Pasang Bendera Putih di Pabrik hingga Gang-gang Kampung. Ratusan pelaku UMKM menggelar aksi pengibaran bendera putih di kawasan Simpang Empat Jam Ria Kota Padang pada Kamis (29/7). (Antara/ Mario Sofia Nasution)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air, tentunya sangat berdampak bagi masyarakat menengah ke bawah. Hampir satu tahun lebih pandemi ini berjalan, jumlah masyarakat yang menjerit akibat kegagalan pemerintah dalam melakukan penanganan semakin banyak jumlahnya.

Buntutnya, ekspresi keresahan rakyat atas ketidakpastian dalam hidup ini muncul dalam beberapa waktu ke belakang. Ekspresi itu ditunjukkan oleh masyarakat yang bekerja di sektor usaha kecil seperti  pemilik kedai, wirausaha kafe, rumah makan, rental mobil dan lain sebagainya. 

Ekspresi tersebut berwujud bendera putih yang dikibarkan di sejumlah kota. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dalam siaran persnya menyontohkan sejumlah ekspresi berupa pengibaran bendera putih yang terjadi di sejumlah kota di Tanah Air.

Misalnya, di sepanjang kawasan Malioboro, DIY Yogykarta, bendera putih dikibarkan oleh para pedagang. Tak hanya itu, di Kota Kembang, Bandung, ratusan kafe dan restoran dilaporkan melakukan hal serupa.

Kemudian, di Medan, ribuan pedagang kuliner malam juga telah mengibarkan bendera putih. Pemilik mobil rental di Pamekasan turut mengibarkan bendera putih sebagai ungkapan ekspresi keresahan.

Wakil Ketua KPBI, Jumisih mengatakan, aksi pengibaran bendera putih adalah sebuah protes atas ketidakmampuan negara dalam mengatasi masalah pandemi dan krisis ekonomi. Bahkan, di tengah kesulitan hidup rakyat, lanjutnya, perilaku para pejabat masih tidak menunjukan empati. 

"Justru cenderung kasar dan arogan. Bagaimana bisa di saat rakyat bertaruh nyawa—tanpa bantuan negara —, ada pejabat yang asyik nonton sinetron dan mempostingnya tanpa kepekaan apapun di media sosial. Bagaimana bisa anggota DRR—yang tidak punya kesulitan apapun selama ini—, meminta fasilitas isoman spesial dengan biaya negara," ungkap Jumisih dalam keterangan persnya, Selasa (3/8/2021).

Jumisih mengatakan, banyak pejabat publik lainnya yang menyebut sudah terkendali. Bahkan, pernyataan itu disampaikan dengan nada yang menantang.

"Padahal saat itu semakin banyak rakyat yang meninggal karena fasilitas kesehatan yang kolaps," sambungnya.

Baca Juga: Kritik Kebijakan Jokowi, Yusril Dipuji Rizal Ramli: Nongol Langsung Mau Nendang Penalti

KBPI berpandangan, tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan setelahnya. Lebih jauh lagi, tak ada satu pun pejabat yang mundur atas kegagalannya. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI