Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono angkat bicara terkait cuitan pengamat penerbangan Alvin Lie yang mengkritisi biaya pengecatan ulang Pesawat Kepresidenan atau Pesawat BBJ 2 senilai Rp 1,4 miliar sampai dengan Rp 2,1 miliar.
Bahkan Alvin menyebut hal itu sebagai bentuk foya-foya keuangan negara.
Heru menjelaskan, bahwa alokasi anggaran untuk perawatan dan pengecatan sudah dialoksikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
"Perlu kami jelaskan bahwa alokasi untuk perawatan dan pengecatan sudah dialokasikan dalam APBN," ujar Heru saat dikonfirmasi, Selasa (3/8/2021).
Selain itu, kata Heru, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan refocusing anggaran di APBN 2020 dan APBN 2021sebagai upaya pendanaan penanganan Covid-19.
Adapun refocusing anggaran tersebut sudah sesuai dari yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Sebagai upaya untuk pendanaan penanganan covid, Kementerian Sekretariat Negara juga telah melalukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021, sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Menteri Keuangan," paparnya.
Tak hanya itu, Heru menyebut bahwa pengecatan pesawat kepresidenan telah direncanakan sejak tahun 2019.
"Pengecatan pesawat ini telah direncanakan sejak tahun 2019, serta diharapkan dapat memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara," ujar Heru.
Baca Juga: Pesawat Kepresidenan di Cat Jadi Merah Putih, Istana: Sudah Direncanakan Sejak 2019
Heru menambahkan bahwa proses perawatan dan pengecatan dilakukan di Indonesia. Sehingga mendukung industri penerbangan dalam negeri.
