Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui secara rinci terkait surat dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada instansinya terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta," ujar Risma dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). DKI meminta validasi data penerima bansos karena ada 99 ribu temuan data ganda. Namun yang ia ketahui, ada permintaan dari Pemprov DKI Jakarta terkait penyaluran BST melalui Bank DKI.
"Tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan (DKI) untuk menyalurkan lewat bank," kata Risma.
Baca Juga: Vaksin Bakal Jadi Syarat Beraktivitas di Jakarta, Begini Cara Cek Status Vaksinasi
Sehingga pihaknya melakukan rapat dengan Bank DKI. Namun kata Risma, Bank DKI menyatakan tidak bisa memproses secara cepat pembuatan rekening baru. Karena itu penyaluran BST kata Risma tetap dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
"Dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa, karena harus membuat rekening baru butuh 1 sampai 1 setengah bulan. Bank lain juga demikian setelah ditawarkan. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos," kata Risma.
Bahkan ia menyebut penyaluran bansos tunai di PT Pos Indonesia sudah 95 persen di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah sekarang sudah 95 persen untuk salurnya bantuan sosial tunai," ucapnya.
Lebih lanjut, Risma mengaku pihaknya terbuka dengan siapapun dan tidak menutup -nutupi data.
Baca Juga: Pasca Risma Temukan Pungli Bansos di Kota Tangerang, Ada 47 Aduan Pungli Lain Masuk
"Saya saya tidak tahu persis, samanya tuh di mana, silakan komunikasi dengan kami, Insyaallah kami akan buka semuanya, tidak ada yang ditutupi," katanya.
Tak hanya itu, Risma juga mempersilakan kepada Pemprov DKI jika ingin mengusulkan penambahan data penerima manfaat. Risma menyebut dalam rapat koordinasi penetapan penerima bantuan, Pemprov DKI baru 40 persen melakukan perbaikan data. Sehingga ia memerintahkan jajarannya untuk membantu percepatan verifikasi data.
"Silakan, kalau memang mau silakan mau. Gimana ya, kita saat penutupan bulan apa itu, DKI itu baru 40 persen kalau enggak salah perbaikan data. Akhirnya kita turun staf saya perintahkan turun untuk bantu. Silakan kalau mau diusulkan tambahan silakan," ucap Risma.
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu menyebut banyak daerah -daerah yang mengusulkan tambahan data penerima manfaat.
"Alhamdulillah karena kemudian kita lakukan perbaikan data sehingga kita bisa mengakomodir yang memang benar-benar membutuhkan begitu. Silakan kalau mau diusulkan daerah-daerah banyak yang naek usulan jumlahnya. Karena kemudian kita perbaiki data itu," kata Risma
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Pasalnya pihak Kemensos belum juga memberikan kepastian soal data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menjelaskan, pembagian BST di Jakarta dilakukan oleh Pemprov dan Kemensos. Pemprov DKI menyalurkan BST kepada 1.007.379 Kepala Keluarga (KK). Lalu Kemensos kepada 738.000 KK. Namun sejauh ini Pemprov DKI baru menyalurkan BST kepada 907.000 KK sejak pekan lalu. 99.450 KK sisanya belum bisa dicairkan uangnya karena datanya bentrok dengan milik Kemensos.
"99.450 KPM itu merupakan data double dari Kementerian Sosial. Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," ujar Prima dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).
