Infografis
Dinkes Papua: 'Tidak ada masalah'
Dokter Aaron Rumainum, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua menilai tidak ada masalah dengan pelaksanaan vaksinasi di Papua.
"Aparat membantu percepatan. Tidak ada masalah."
"Yang kerjakan kan puskesmas, bukan aparat. Kami juga waktu vaksinasi tidak melibatkan aparat," kata dr Aaron melalui layanan pesan kepada ABC Indonesia.
Ia menambahkan ada masyarakat yang suka disuntik aparat dan ada juga yang tidak.
"Bebas-bebas saja, to. Jangan-jangan [soal keterlibatan aparat] ini [hanya] alasan orang yang anti-vaksin," ujar dr Aaron, yang jadi orang pertama di Provinsi Papua yang disuntik vaksin COVID-19.
Sementara itu, untuk mengatasi tingkat vaksinasi yang rendah karena kecurigaan dan ketidakpercayaan pada aparat, banyak warga di Papua, seperti Ambros dan Pendeta Benny, menyarankan agar program vaksinasi diserahkan kepada organisasi yang independen seperti PBB, Palang Merah Internasional, atau lembaga seperti Amnesty Internasional.
Novel mengatakan Amnesty Internasional Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan medis karena bukan lembaga kesehatan.
Tapi dirinya juga setuju jika Pemerintah Indonesia merangkul lembaga independen dalam program vaksinasi di Papua.
“Sebaiknya lembaga independen yang dilibatkan untuk melakukan vaksinasi daripada melibatkan BIN atau TNI."
Baca Juga: Pria Difabel yang Kepalanya Diinjak Dikasih TV hingga Babi, TNI Disebut Rendahkan Korban
“Aparat Keamanan boleh dilibatkan kalau hanya untuk mengamankan lokasi, misalnya memastikan supply vaksin itu aman, tidak dicuri, tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi," ujar Novel.
