Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 11 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam perkara korupsi Bansos corona Se-Jabodetabek tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2021).
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai, seharusnya tuntutan yang diberikan harus bersifat adil. Kata dia, pantas juga hukumannya menimbulkan efek jera.
"Seharusnya tuntutan itu harus memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera," kata Bukhori saat dihubungi Suara.com, Jumat (30/7/2021).
Tuntutan 11 tahun yang dialamatkan kepada Juliari dianggap masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Mengingat rakyat dirugikan akibat korupsi terkait bantuan sosial di tengah pandemi.
"Meskipun 11 tahun jika dibanding dengan pelaku korupsi lainnya tuntutan itu belum cerminkan rasa keadilan masyarakat," ucapnya.
Adapun sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan tuntutan 11 tahun bui terhadap Juliari tersebut. PSI menilai hukuman penjara seumur hidup pantas diberikan.
Juru Bicara Bidang Hukum DPP PSI, Ariyo Bimmo, menyatakan Juliari sepatutnya mengerti mengenai dampak korupsi terhadap bantuan sosial di masa pandemi. Tuntutan hanya 11 tahun penjara hanya ciderai rasa keadilan.
"Setidaknya terdakwa diberikan pemberatan pidana. Hukuman seumur hidup cukup pantas untuk memperlihatkan negara tidak main-main dalam menangani kondisi pandemi ini," kata Bimmo kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).
Dituntut 11 Tahun Bui
Baca Juga: Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun, KPK Dinilai Tidak Serius
Sebelumnya, JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 11 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial Juliari Batubara dalam perkara korupsi Bansos corona Se- Jabodetabek tahun 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2021).
